Petisi Brawijaya Media – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mencapai Rp116 triliun.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur ditanggung oleh APBN.
Menurutnya, tanggung jawab pembiayaan proyek tersebut berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki sumber pendanaan mandiri melalui dividen investasi.
“KCIC itu kan di bawah Danantara, kalau di bawah Danantara buat Danantara kan mestinya mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat, (10/10/2025).
Ia menambahkan bahwa pemisahan antara pembiayaan swasta dan pemerintah menjadi penting agar APBN tidak terus-menerus menjadi sumber talangan proyek strategis.
“Kalau tidak dipisahkan, semuanya kita lagi yang tanggung, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang kereta cepat merupakan B2B atau business to business. Itu artinya tidak ada utang pemerintah.
“Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsiumnya dipimpin oleh PT KAI,” jelas Suminto.
Danantara, yang sejak Maret 2025 telah mengambil alih pengelolaan dividen dari sejumlah BUMN, dinilai memiliki kapasitas finansial untuk menangani pembiayaan proyek tanpa intervensi APBN.
Bola panas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali bergulir usai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengajukan sejumlah skema penyelesaian utang proyek kereta cepat.
Dony menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp116 triliun. Dua skema itu di antaranya dengan menyuntikkan dana kepada PT Kereta Api Indonesia atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Yang artinya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai pengelola operasional, akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur.
Usulan itu, klaim Dony Oskaria, telah disampaikan kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan. Sehingga tinggal menunggu keputusan final.
“Nah ini apakah [pemerintah] menambah equity [modal] sehingga kemudian perusahaan ini menjadi self sustain [mandiri] karena secara operasional mereka kan sudah sudah cukup,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“Kemudian kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api lain, infrastrukturnya [menjadi] milik pemerintah. Ini dua opsi yang kita coba tawarkan,” sambungnya.
Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang berlangsung.
Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.
“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan, Rabu (8/10).
Dia menerangkan, restrukturisasi utang proyek KCIC tidak sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang pada masa mendatang.
