Petisi Brawijaya Media – Ratusan pedagang Pasar Burung Barito menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa pagi (14/10). Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merelokasi mereka ke Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Massa aksi tiba sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan kaus merah bertuliskan “Tolak Relokasi”. Aksi tersebut dipimpin oleh Doly P. Daely ini menuntut pembatalan rencana penggusuran dan penolakan relokasi paksa yang akan memindahkan mereka dari Pasar Barito.
Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dengan pesan-pesan keras, di antaranya: “Jangan Gusur Kami”, “Pedagang Barito Tolak Relokasi”, dan “Bela Rakyat Kecil Musnahkan Oligarki” berharap agar Pemprov DKI membatalkan relokasi yang dinilai tidak berpihak pada keberlangsungan usaha mereka.
”Kami menolak penggusuran Pasar Barito dan penyingkiran ruang ekonomi kerakyatan,” ujar Doly dalam orasinya, mewakili sekitar 75 massa aksi.
Doly P. Daely menambahkan, pemindahan paksa ke Lenteng Agung tanpa dialog yang bermakna adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ia menekankan bahwa hak atas pekerjaan adalah pilar utama hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) yang dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak Ekosob.
Dalam pernyataan pers yang mereka rilis, Solidaritas pedagang Pasar Barito juga menyoroti sejarah panjang pasar yang telah eksis sejak tahun 1975.
Mereka mengklaim bahwa pasar ini bukan hanya sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat urban Jakarta. “Membangun Ikon Jangan Membuang Ikon,” demikian salah satu spanduk mereka.
“Pasar Barito itu sudah ikonik. Pelanggan kami datang karena lokasi strategis dan sudah dikenal puluhan tahun. Kalau dipindah ke Lenteng Agung, kami bisa kehilangan mata pencaharian,” ujar salah satu pedagang, Siti Nurhayati, yang telah berjualan burung hias selama 18 tahun.
Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa satu kandang burung yang kemudian dilepaskan sebagai simbol kekecewaan terhadap rencana relokasi tersebut.
Salah satu orator menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersedia menemui para pedagang secara langsung.
“Bapak juga harus bertemu dengan kami, jangan ngumpet pak. Kami semua tetap bertahan di Barito apapun yang akan terjadi pak, sampai titik darah penghabisan kami tetap di Barito,” ucap salah satu orator di atas mobil aksi.
Kuasa Hukum Pedagang Pasar Barito, Fahmi Akbar, mengkritik kebijakan Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno yang dinilai tidak berpihak pada pelaku UMKM. Ia membandingkan kebijakan saat ini dengan kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang disebutnya sebagai sosok teladan dalam keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan. Fahmi juga menyayangkan program revitalisasi senilai Rp3,5 miliar di era Gubernur Anies Baswedan tidak dilanjutkan.
”Kini, keberadaan Pasar Barito terancam disingkirkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno,” tutur Fahmi.
Kuasa hukum lainnya, Damianus J. Sagala, menegaskan bahwa penyingkiran pedagang kecil merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Ia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33, yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan layak dan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Aksi unjuk rasa ini masih berlangsung dengan orasi-orasi dari perwakilan massa. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana penggusuran dan mengembalikan prioritas ekonomi kerakyatan sesuai amanat konstitusi.
Sebagai informasi, relokasi ini merupakan dampak dari proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Jalan Barito, Kebayoran Baru. Pemprov DKI Jakarta berencana memindahkan seluruh pedagang ke kios baru di Lenteng Agung yang disebut lebih modern dan terintegrasi dengan fasilitas kuliner dan transportasi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengklaim bahwa para pedagang telah menyetujui relokasi tersebut dan bahwa lokasi baru memiliki akses strategis dekat stasiun kereta.
“Saya sudah minta, kalau memang sudah selesai ya (pedagang) segera dipindahkan. Dan mereka pada waktu itu kan semuanya sebenarnya sudah menyetujui untuk pindah dan sekarang sudah selesai,” ujar Pramono singkat saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Namun, klaim ini dibantah oleh banyak pedagang yang merasa belum diajak berdialog secara menyeluruh.
