PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan akan menggelar rapat khusus bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas polemik utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang dikenal dengan nama Whoosh. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas di Istana Negara, pada Rabu, (29/10/2025) malam.
“(Soal Whoosh) itu nanti dibahas khusus,” ujar Airlangga.
Airlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus itu.
Airlangga menegaskan kembali bahwa isu Whoosh akan masuk agenda khusus bersama Presiden Prabowo.
“Ada pembahasan khusus (dengan Presiden Prabowo),” tegasnya.
Sebagai informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.
Proyek ini dikelola melalui PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Ada perusahaan patungan Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang disebut (PSBI), yang memiliki 60 persen saham dalam KCIC, sedangkan sisanya yakni sebesar 40 persen dimiliki pihak China (Beijing Yawan HSR Co. Ltd).
Sebanyak 75 persen di antaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun. Sisanya 25 persen dari ekuitas/dana sendiri dari pihak konsorsium. Dari 25 persen penyertaan ekuitas tersebut, mayoritas kontribusi dari pihak Indonesia melalui PT PSBI/ PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Hingga kini, pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Namun pemerintah tetap mendorong agar Danantara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang proyek tersebut.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berkali menegaskan kocek negara tidak akan ikut membiayai utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
Bagi Purbaya, keputusan menarik dukungan APBN untuk utang kereta cepat dirasa akan meminimalisir risiko fiskal. Dia menekankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang seharusnya turun tangan membayar utang itu.
“Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya,” kata Purbaya, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Disisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden tentang penyelesaian utang proyek KCIC.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan proses negosiasi restrukturisasi utang proyek KCIC terus berjalan.
“Danantara akan kembali mengirim tim negosiasi untuk bernegosiasi dengan pemerintah Cina mengenai restrukturisasi utang. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan dengan jangka waktu pinjaman dan suku bunga. Kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.
Selain isu utang, proyek Whoosh juga tengah disorot karena dugaan korupsi dan pembengkakan anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa penyelidikan terhadap proyek ini sejak awal 2025 dan masih berjalan serta disebut tidak mengalami hambatan berarti.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga detailnya belum dapat disampaikan ke publik.
“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
KPK juga belum mengumumkan pihak yang telah dimintai keterangan maupun yang akan dipanggil.
“Untuk tahap penyelidikan, kami tidak mengekspos pihak yang dimintai keterangan maupun kegiatan lain yang dilakukan tim,” ujar Budi.
Di sisi lain, dia mengatakan pihaknya terbuka jika ada pihak yang punya data terkait dugaan korupsi tersebut.
“KPK terus mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi ataupun data terkait hal tersebut agar menyampaikannya kepada KPK. Setiap informasi akan menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini,” pungkas Budi.
