PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menjalankan tugasnya. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 24 Oktober 2025 lalu.
Mengacu pada Pasal 10 Keppres 28/2025, seluruh biaya operasional Tim Koordinasi MBG akan bersumber dari APBN kementerian dan lembaga terkait, APBD, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi bersumber dari APBN masing-masing kementerian/lembaga, APBD, dan/atau sumber lain yang sah,” bunyi Pasal 10 Keppres 28/2025.
Langkah ini diambil untuk memastikan program MBG berjalan secara nasional dan merata, dengan dukungan anggaran yang memadai di setiap tingkatan pemerintahan.
Tim Koordinasi MBG diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan beranggotakan 13 kementerian serta lembaga lintas sektor.
Tim ini bertugas untuk:
- Menyinkronkan kebijakan antar instansi
- Mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan
- Menyelesaikan hambatan teknis dan administratif
- Melaporkan perkembangan program langsung kepada Presiden
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG dijabat oleh Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis harian program.
Dengan terbentuknya Tim Koordinasi MBG ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan akuntabel, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
