PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau manajemen PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin Indonesia, untuk mengedepankan dialog bipartit dalam menyikapi rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 280 pekerja.
Imbauan ini disampaikan saat merespons rencana produsen ban asal Perancis tersebut melakukan pemutusan kerja (PHK) secara bertahap kepada 280 karyawannya dari sekitar 2.800 total pekerja pada 30 November mendatang.
“Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja,” kata Afriansyah dalam pertemuan dengan manajemen dan PUK MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/11/20205).
Afriansyah Noor menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi opsi terakhir setelah seluruh upaya dialog dan solusi bersama dilakukan.
Kemnaker berharap perusahaan-perusahaan swasta seperti Michelin mampu menyiasati tantangan ekonomi dengan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis. Pemerintah juga siap memfasilitasi proses mediasi jika diperlukan, guna mencegah konflik industrial yang merugikan kedua belah pihak.
Hingga saat ini, pemerintah masih fokus pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.
“Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghormati perjanjian kerja bersama (PKB) dan memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dijaga selama proses berlangsung.
Presiden Direktur PT MAS Igor Zyemit menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan karyawan merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.
“Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin,” ungkap Igor.
Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat, yang memengaruhi daya saing global perusahaan.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, Guntoro, meminta pihak manajemen untuk mencabut surat PHK dan skorsing yang telah dikeluarkan serta mempekerjakan kembali pekerja terdampak.
“Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja,” tegasnya.
Usai pertemuan, Afriansyah menyampaikan pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK yang telah diterbitkan. Selanjutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan bagi para pekerja terdampak. Ia menambahkan proses dialog bipartit antara manajemen dan pekerja akan segera dimulai untuk mencari solusi terbaik bersama.
