PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Penganugerahan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Dasar hukum penganugerahan gelar ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Gelar tersebut diterima oleh ahli waris Soeharto. Simbolis penyerahan dilakukan Presiden Prabowo kepada putra ke-3 Soeharto, Bambang Trihatmodjo. Selain itu, putri Soeharto, Titiek Soeharto dan Tutut Soeharto (Siti Hardijanti Hastuti Rukmana), turut hadir dan menerima gelar tersebut mewakili pihak keluarga.
Dianugerahkan Bersama Sembilan Tokoh Lain
Soeharto, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun (dari Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga Reformasi 1998), ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama sembilan tokoh lainnya pada hari yang sama.
Selain Soeharto, tokoh lain yang juga menerima gelar Pahlawan Nasional pada kesempatan itu di antaranya adalah:
- K.H. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
- Marsinah – Jawa Timur
- Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
- Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
- Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
- Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
- Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
- Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
- Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.
Penetapan Soeharto Tuai Pro dan Kontra
Proses penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional diketahui menuai pro dan kontra di tengah masyarakat sipil. Kontroversi ini terutama berkaitan dengan isu-isu dugaan pelanggaran HAM berat, otoritarianisme, dan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa rezim Orde Baru.
Kritik keras penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS): Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, sebagai perwakilan koalisi, menyatakan usulan gelar ini merupakan “langkah yang mengecewakan” namun tidak mengagetkan.
KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus): Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini secara tegas menolak gelar tersebut. Ia mengungkapkan banyak ulama pesantren dan NU yang diperlakukan tidak adil selama masa kepemimpinan Soeharto.
