PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025).
Mereka menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp6 juta, naik signifikan dari UMP 2025 yang sebesar Rp5.396.762.
“Kami dari Aliansi Federasi mengusulkan UMP DKI untuk tahun 2026 sebesar Rp6 juta,” ujar koordinator lapangan di mobil komando.
Dia mengatakan, secara historis kenaikan UMP buruh DKI dalam 5 Tahun terakhir tidak berkeadilan, kecuali kenaikan UMP tahun 2025 atas dasar diskresi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yaitu 6,5 persen.
“Untuk tahun 2026, kami meminta UMP sebesar Rp6 juta,”tegasnya.
Demo buruh hari ini merupakan aksi awalan sebelum pemerintah menetapkan UMP 2026 pada 21 November 2025.
Serikat buruh mengeklaim sudah mendapat bocoran dari perwakilan di Dewan Pengupahan Nasional bahwa kenaikan UMP 2026 adalah sebesar 5,8 persen.
Artinya kenaikan itu lebih rendah daripada kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Sehingga para buruh berencana menggelar aksi lanjutan setelah pengumuman UMP secara nasional.
“Kalau kenaikan UMP 2026 tak sesuai tuntutan buruh, maka kami pasti akan melakukan aksi-aksi lanjutan,” ujar bendahara dari Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi dan Kesehatan-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI), Taufik, di sela-sela aksi.
Berdasarkan pantauan media, hingga pukul 11.30 WIB di lokasi, para buruh sudah mendapat pemberitahuan bahwa perwakilan peserta aksi akan diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai Kota.
Namun, saat perwakilan memasuki Balai Kota sekitar pukul 12.15 WIB, mereka baru mendapat pemberitahuan bahwa yang akan menemui adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jakarta.
Untuk itu, perwakilan buruh memutuskan tidak jadi melakukan negosiasi. Mereka tetap menunggu agar diizinkan ditemui oleh Gubernur Pramono Anung.
Para buruh berharap dapat berdialog langsung dengan Pramono Anung untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami ingin Pak Pramono mendengar langsung dari kami, bukan hanya dari laporan. Ini soal hidup kami,” kata salah satu peserta aksi.
Para buruh yang sebelumnya berkerumun di depan pintu masuk Balai Kota Jakarta kemudian menepi ke tepi ruas Jalan Merdeka Selatan yang berada di seberang gedung.
“Kita tunggu di sini sampai ada itikad baik, ada kepastian dari balai kota soal siapa yang menerima kita,” kata orator aksi.
Aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi kericuhan, meskipun aksi berlangsung relatif damai.
Selain FSB KIKES KSBSI, demo buruh hari ini juga diikuti oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jakarta, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI).
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan akan mengumumkan penetapan UMP 2026 pada akhir November. Penetapan ini akan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan, data inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan masukan dari berbagai pihak termasuk serikat buruh dan pengusaha.
Jika tuntutan buruh tidak diakomodasi, mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar, termasuk mogok kerja massal dan demonstrasi di depan Istana Negara.
