PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan finalisasi pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 pada hari ini, Senin, 22 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa proses pembahasan telah memasuki tahap akhir, pihaknya bersama perwakilan buruh dan pengusaha akan menggelar rapat terakhir pada Senin (22/12/2025) untuk menetapkan UMP DKI Jakarta.
Meskipun regulasi memberikan tenggat waktu hingga 24 Desember, ia menargetkan proses musyawarah tidak perlu berlarut-larut hingga batas akhir.
“Sekarang ini adalah di Jakarta, pada hari ini, pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah kemudian para pengusaha dan para buruh,” ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
Pramono mengungkapkan bahwa pembahasan UMP 2026 melibatkan tarik-menarik antara pihak pengusaha dan serikat buruh. Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai penengah dalam proses musyawarah tersebut. Penetapan UMP tahun depan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
“Pada hari ini pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah di tengah kemudian para pengusaha dan para buruh di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9.” jelasnya.
Pramono mengakui dinamika tarik menarik antara kelompok buruh dan pengusaha pasti akan terjadi dalam pembahasan UMP untuk tahun 2026.
“Tarik-menarik pasti terjadi, dan Pemerintah DKI Jakarta berada di tengah sebagai penengah. Mudah-mudahan hari ini selesai,” ujar Pramono.
Meski nominal UMP 2026 belum diumumkan secara resmi, Pramono telah menjanjikan tiga insentif khusus bagi para buruh di Jakarta sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
Insentif tersebut meliputi kemudahan transportasi, layanan kesehatan, hingga air minum dari PAM Jaya dengan harga lebih murah.
“Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi. Kedua berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah. Kenapa itu kami lakukan? Karena kami ingin memastikan bahwa buruh di Jakarta tetap bisa hidup layak, meskipun dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” jelas Pramono.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI berkomitmen untuk menetapkan UMP secara adil, mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha agar iklim usaha di Jakarta tetap kondusif.
Jika pembahasan benar-benar mencapai titik temu hari ini, Pemprov DKI Jakarta kemungkinan akan langsung memublikasikannya kepada khalayak.
“Kalau selesai hari ini, ya akan segera diumumkan,” pungkas Pramono.
