PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh hari ini turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 yang dinilai tidak layak.
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta menuai kritik tajam dari kalangan buruh. Mereka menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan laju inflasi dan kebutuhan hidup layak di ibu kota.
Adapun titik demonstrasi dilakukan di depan Istana Negara, Jakarta.
“Jadi (melakukan aksi hari ini),” ungkap Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada CNBC Indonesia, Senin (29/12/2025).
Pengerahan aksi massa buruh akan dimulai pada pukul 10.00 WIB di Patung Kuda, Jakarta. Aksi akan dilakukan 500 sampai 1.000 buruh yang akan langsung bergerak ke depan Gedung Istana Negara. KSPI memastikan rencana aksi hanya dilakukan di Istana Merdeka, bukan di Gedung DPR.
Disisi lain, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, memastikan tidak ada penutupan jalan selama unjuk rasa berlangsung.
Komarudin mengatakan rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional. Polisi akan menyiapkan pengalihan arus di Jalan Merdeka Selatan saat jumlah massa memadati area tersebut.
Dia menjelaskan 1.500 personel Ditlantas Polda Metro Jaya saat ini masih tersebar di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Total akan ada 370 polisi lalu lintas yang dikerahkan mengatur arus kendaraan saat demo buruh berlangsung hari ini.
Tuntutan Buruh Soal UMP
Tuntutan aksi kali ini adalah meolak UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan yang nilainya di bawah 100% KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang. Lalu putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100% KHL DKI + 5%
Menurutnya, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp5,89 juta per bulan. KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan nilai tersebut serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi di atas KHL.
Selain aksi pada 29 Desember 2025 di Istana Negara, pada 30 Desember 2025 akan digelar aksi lanjutan kembali di Istana Negara, Jakarta, dengan estimasi 10.000 sepeda motor buruh se-Jawa Barat. Aksi ini menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan dan menetapkan nilai UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota) se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi resmi para Bupati dan Wali Kota.
Selain aksi massa, KSPI juga berniat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tuntutan buruh terkait upah minimum dan upah sektoral.
