PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas secara komprehensif posisi Indonesia di Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pascaperangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Diskusi yang berlangsung sekitar 3,5 jam itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (3/3/2026) malam, dengan melibatkan sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Kemudian, hadir pula ketua umum partai-partai politik yang punya perwakilan di DPR RI, perwakilan dari dunia usaha, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.
Pertemuan ini tidak hanya fokus pada nasib keanggotaan Indonesia di BoP, tetapi juga membahas dampak luas eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terhadap keamanan global, stabilitas geopolitik, serta posisi diplomatik Indonesia di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks.
Dalam jumpa pers selepas pertemuan, mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda mengatakan bahwa pembahasan BoP dilakukan dalam konteks perkembangan terbaru konflik AS–Israel dengan Iran.
Dia menyatakan bahwa potensi keberhasilan mandat BoP dalam misi perdamaian seperti gencatan senjata, bantuan kemanusiaan hingga rekonstruksi kini dipandang menyusut akibat perang yang berkecamuk di Iran. Karena itu, posisi Indonesia sebagai anggota BoP perlu “dihitung ulang” dengan mempertimbangkan kondisi terbaru di Timur Tengah.
“(BoP) kami bahas, tetapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir, apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ungkap Noer.
Hassan yang menjabat Menteri Luar Negeri periode 2001–2009 itu turut hadir bersama sejumlah mantan menteri luar negeri dalam diskusi kebangsaan yang digelar Presiden. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo memaparkan perkembangan eskalasi di kawasan Teluk serta potensi implikasinya bagi posisi diplomasi Indonesia.
Selain membahas BoP, diskusi juga menyinggung tantangan global di tengah melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sulitnya penerapan aturan internasional (rule-based order) ketika negara-negara kuat terlibat perselisihan tanpa sanksi yang efektif.
Menurut Hassan, Prabowo menggarisbawahi perlunya navigasi yang hati-hati dalam konteks geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
“Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita, bukan hanya dua karang, tetapi sekarang beberapa karang dan itu tidak mudah. Karena itu didiskusikan implikasinya terhadap keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga potensi efek perang terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut suplai minyak dan gas,” jelas Hassan.
Hassan kemudian menilai pertemuan berlangsung cair, karena dialog berjalan dua arah, dan Presiden terbuka terhadap berbagai usulan.
“Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta,” kata Hassan.
