PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6 juta wajib pajak (WP) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 hingga awal Maret 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam kepatuhan wajib pajak di tengah periode pelaporan SPT.
Berdasarkan data DJP per 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, jumlah laporan yang masuk telah mencapai sekitar 6.002.570 SPT yang masuk melalui sistem administrasi pajak digital.
“Per jam 08.00 sudah ada sekitar 6 juta wajib pajak yang melaporkan SPT melalui Coretax,” ujar Bimo pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).
Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian 129.231 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 113 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.
Menurutnya jumlah tersebut belum mencapai setengah dari target yang disasar yakni 14 juta SPT sampai dengan batas 31 Maret untuk wajib pajak pribadi (WP OP) dan 30 April untuk WP badan.
“Kami masih menunggu sekitar sembilan juta wajib pajak yang lain,” ujar dia.
Bimo memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.
“Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya,” terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).
Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias ‘jemput bola’ dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran hingga mengingatkan wajib pajak melalui e-mail.
Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.
Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.
Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.
“Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat,” ujarnya.
Sementara itu, perkembangan aktivasi akun Coretax DJP telah mencapai 15.268.493 wajib pajak. Sebanyak 12.514.829 wajib pajak orang pribadi telah melakukan registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).
Hal itu, menurut Bimo, menunjukkan meningkatnya adaptasi wajib pajak terhadap transformasi digital administrasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh DJP.
DJP pun terus berkoordinasi dengan para agen serta sentra pajak (tax center) di seluruh Indonesia. Berbagai upaya itu diharapkan dapat mendorong animo masyarakat untuk melaporkan perpajakan mereka.
Dirjen Pajak mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT Tahunan melalui Coretax DJP.
“Supaya Lebaran betul-betul kembali fitri, perpajakannya juga segera dilaporkan saja daripada nanti Lebarannya kurang ikhlas. Jadi, sudah ikhlas ketika sudah lepas kewajibannya (perpajakan),” ujar dia.
Sebagai catatan, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.
