PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menetapkan pembangunan kawasan dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai dua prioritas utama pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) OIKN 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Bapak sekalian yang kami hormati, kegiatan prioritas tahun 2026 Otorita IKN yang tercantum dalam rencana strategis 2025-2029 yaitu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara mencakup dua kegiatan prioritas yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN,” ucap Basuki dalam rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Di rapat Komisi II DPR, Basuki mengatakan nilai investasi sektor swasta di IKN sebesar Rp70 triliun.
Ia menjelaskan kegiatan perencanaan dan pembangunan kawasan di IKN, salah satunya, adalah penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Target area yang terbangun adalah seluas 850 sampai 1.100 hektare.
“KIPP sendiri adalah 6.600 hektar,” tuturnya.
Adapun pembangunan yang menjadi prioritas tahun ini meliputi Gedung DPR RI, Mahkamah Agung (MA), hunian, serta sarana prasarana pendukung lainnya seperti sistem pengelolaan air minum, air limbah domestik, dan persampahan.
Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas juga termasuk kegiatan prioritas. Aspek ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan utilitas bawah tanah (MUT) hingga layanan angkutan umum massal perkotaan.
Menurutnya, indikator pembangunan yang dilakukan tahun 2026 ini juga merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2025.
Selain itu, pengembangan konsep smart city juga menjadi perhatian utama. OIKN mendorong pembangunan ekosistem digital, layanan perizinan berbasis sistem, serta integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan di IKN.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern dengan sistem birokrasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Di sisi lain, pemindahan ASN ke IKN pada 2026 direncanakan berlangsung secara bertahap dengan jumlah sekitar 1.700 hingga 4.100 orang.
Selanjutnya, pembangunan prioritas lainnya yang akan dilakukan di antaranya pembangunan sosial superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN.
“Meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN,” jelas Basuki.
