PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Gangguan pasokan bahan baku plastik akibat dari konflik penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah berdampak serius terhadap industri plastik di Indonesia. Kelangkaan bahan baku plastik yang diikuti lonjakan harga hingga 50% memicu tekanan berat bagi pelaku usaha.
Para pelaku usaha terpaksa menyesuaikan produksi dengan ketersediaan stok, Bahkan industri plastik mulai membuka potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerjanya jika kondisi tidak segera membaik.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier mengatakan, saat ini aktivitas produksi masih berjalan, namun sangat bergantung pada bahan baku yang dimiliki perusahaan.
“Kita produksi berdasarkan bahan baku yang kita punya. Jadi misalnya kita punya stok bahan baku atau kita bisa dapat bahan baku dengan harga yang tidak friendly, kita tanya sama customer, mau enggak ini kita ada bahan baku sekian, kita mau bikin segini tapi harganya sekian,” tutur Henry saat dihubungi, dikutip pada Senin, (6/4/2026).
Kondisi saat ini berbeda dibandingkan sebelumnya ketika pasokan bahan baku relatif stabil. Kini, selain harga yang melonjak, bahan baku juga semakin sulit diperoleh.
Dampak dari kondisi tersebut sudah mulai terasa di sektor hilir. Harga kemasan, terutama untuk industri makanan dan minuman, disebut mengalami kenaikan signifikan.
“Kenaikan kemasan-kemasan makanan dan minuman itu hampir 50 persen. Apalagi untuk produk-produk farmasi, suplemen, kosmetik itu semuanya berpotensi naik karena terganggunya rantai pasok bahan baku itu,” jelas Henry.
Lebih lanjut, Henry menyampaikan penutupan Selat Hormuz membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan, karena kelangkaan pasokan menjadi persoalan utama meski memiliki kemampuan finansial.
Di samping itu, kondisi ini juga diperparah oleh force majeure dari industri hulu akibat konflik Timur Tengah, yang membuat pasokan kerap dipangkas hingga 50% meski sudah ada kontrak sebelumnya.
Di sisi lain, Henry mengatakan upaya impor bahan baku plastik kini terganggu karena perusahaan asuransi enggan menanggung pengiriman melalui Selat Hormuz, sehingga pelayaran juga menahan risiko.
Henry menyebut, meski selama ini pelaku industri juga mengimpor bahan baku dari negara lain seperti Vietnam, Thailand dan China, kondisi global yang tidak stabil membuat negara-negara tersebut menahan ekspor.
“Semuanya mereka tiarap, mereka tidak akan berani untuk mengekspor bahan bakunya ke Indonesia karena mereka juga sedang dalam kondisi yang yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Di sisi lain, pasokan dari dalam negeri juga tidak mampu sepenuhnya menutup kebutuhan. Bahkan, sejumlah produsen petrokimia domestik telah menyatakan kondisi force majeure, sehingga kontrak pasokan tidak dapat dipenuhi secara optimal.
“Itu seperti Chandra Asri, Lotte, mereka sudah mengeluarkan statement kondisi force majeure. Jadi kita tidak bisa kontrak dengan mereka. Itu kadang-kadang ada beberapa customer kita yang dikontrak 1-3 bulan ke depan di-cut 50 persen,” ungkap Henry.
Menurutnya, terganggunya produksi akan berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja.
Apalagi, dia menyampaikan indikasi pengurangan tenaga kerja sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.
“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry.
Situasi ini membuat pelaku industri semakin terjepit, terutama karena mereka tetap harus memenuhi kontrak dengan pelanggan di tengah keterbatasan bahan baku.
Untuk itu, dia mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan non-tarif untuk memperkuat industri hulu dalam negeri, termasuk menunda penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard terhadap impor bahan baku plastik.
“Berikanlah fasilitas yang non-tarif barrier. Dengan adanya non-tarif barrier, sehingga mereka punya cost bisa ditekan harga bahan bakunya. Dengan harga bahan baku yang terjangkau, kami industri hulu juga akan menyerap bahan baku tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan berbasis tarif seperti kenaikan bea masuk justru akan menambah beban biaya produksi industri hilir dan memperparah tekanan yang sudah terjadi.
“Kalau pemerintah tidak mengambil suatu kebijakan yang mensupport industri hilir, ya habis kita. Kemungkinan untuk PHK, risiko PHK itu pasti akan terjadi,” ucap Henry.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan permintaan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar kebijakan pembatasan impor bahan baku sementara ditunda hingga kondisi geopolitik kembali stabil.
“Supaya kebijakan anti dumping maupun safeguard terhadap impor bahan baku plastik itu sementara ditunda ataupun dibatalkan sementara karena kondisi geopolitik yang tidak menentu,” pungkas Henry.
