PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik, menyusul kabar mengenai kemungkinan pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menanggapi spekulasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara yang dijamin oleh konstitusi.
“Reshuffle itu hak prerogatif bapak presiden ya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui seusai meninjau program elektrifikasi desa di Desa Muara Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Sebelumnya, menjelang perombakan kabinet hari ini, beredar isu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri akan ditunjuk sebagai menteri ESDM yang baru. Namun, Bahlil mengaku ia pribadi tidak mengetahui informasi mengenai isu penunjukan tersebut.
“Enggak tahu saya, enggak tahu,” kata Bahlil.
Hingga saat ini, Bahlil menegaskan masih menjalankan kedua peran sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko Hilirisasi secara bersamaan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Sampai dengan hari ini, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Sejak dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 lalu, Bahlil memang dipastikan merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.
“Saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban,” ujar Bahlil usai pelantikan.
Ia menilai amanah besar tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan sektor hilirisasi dan transisi energi agar dapat dikonsolidasikan secara lebih cepat dan terarah.
Menurutnya, kedua sektor tersebut harus dikonsolidasikan melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi demi mempercepat realisasinya.
