PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama tiga hari, mulai Kamis, 15 Oktober hingga Sabtu, 17 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan penanganan distribusi bahan bakar minyak (BBM) secara lebih cepat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pemerintah Provinsi Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026. Aturan ini berlaku bagi instansi vertikal, pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta satuan pendidikan negeri dan swasta di seluruh Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina.
“Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pertamina, khususnya dalam memperlancar penyediaan dan distribusi BBM secara aman dan nyaman,” ujar Made Indra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10).
Made Indra mengatakan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus tetap berjalan optimal.
Unit kerja maupun pegawai yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap menjalankan tugas kedinasan di kantor sebagaimana biasa.
“Dengan tetap memastikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal,” kata Made Indra.
Selain pengaturan sistem kerja, Pemprov Bali juga meminta seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring pada tanggal 15-17 Oktober 2026.
“Ketentuan tersebut berlaku bagi kegiatan perkuliahan maupun pembelajaran di sekolah, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan,” katanya.
Made Indra meminta jajarannya tidak mengurangi tanggung jawab maupun produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan selama WFH.
Menurutnya, dengan pengaturan tersebut, aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Melalui dukungan dan koordinasi seluruh instansi terkait, diharapkan upaya kelancaran distribusi BBM dapat berjalan dengan baik, sementara aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap terlaksana secara optimal,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, antrean ekstrem pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Bali ternyata dibarengi dengan terjadinya kelangkaan pasokan bensin bersubsidi RON 90 atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Selain kesulitan mendapatkan Pertalite, warga Bali harus mengantre berjam-jam untuk membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo.
Gubernur telah menggelar rapat koordinasi bersama Direktur Utama Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026), mulai pukul 16.00 WITA hingga malam hari. Salah satu langkah yang disepakati adalah optimalisasi operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap.
Pertamina juga menambah tenaga operasional untuk mempercepat proses penyaluran BBM dari depo menuju SPBU. Distribusi tersebut didukung pengawalan truk tangki oleh Polda Bali.
Gubernur Koster juga berharap dukungan jajaran TNI-Polri untuk memperlancar antrean distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat. Dukungan tersebut mencakup penugasan personel TNI di SPBU serta pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur distribusi oleh kepolisian.
