PEMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, akhirnya angkat bicara mengenai isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perhatian publik.
Yusril mengaku belum mendapatkan konfirmasi resmi mengenai kebenaran kabar yang dikaitkan dengan dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan menunggu penjelasan dari pejabat pemerintah maupun institusi yang memiliki kewenangan untuk mengungkap persoalan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia menegaskan bahwa informasi yang berkembang sejauh ini masih berupa rumor yang beredar di media sosial.
“Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu,” ujar Yusril.
Menurutnya, masyarakat perlu bersabar hingga terdapat keterangan resmi dari pihak yang benar-benar mengetahui dan memiliki otoritas untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa dirinya juga memperoleh informasi mengenai kabar dugaan penyadapan tersebut dari pemberitaan dan media sosial, sebagaimana masyarakat pada umumnya.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi, termasuk kebenaran informasi mengenai sejumlah perwira tinggi Polri yang disebut-sebut diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
“Saya juga belum tahu apa yang terjadi. Jadi, nanti kita akan tunggu saja. Mungkin nanti akan ada penjelasan resmi mengenai soal itu dari pejabat yang memang punya otoritas untuk menjelaskan,” katanya.
Karena itu, Yusril memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan personel kepolisian dalam persoalan yang tengah ramai diperbincangkan.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan adanya komunikasi atau arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait isu dugaan penyadapan tersebut.
Ia menegaskan bahwa hingga saat itu belum ada komunikasi maupun instruksi khusus dari Presiden kepadanya untuk mendalami persoalan tersebut.
“Belum sama sekali,” jawab Yusril singkat.
Meski demikian, perkembangan persoalan tetap menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran keamanan komunikasi kepala negara dan kemungkinan adanya persoalan internal di tubuh institusi kepolisian.
Isu Pengamanan Jenderal Polri Bermula dari Informasi yang Beredar
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kabar dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri yang disebut terjadi sejak Senin (2/11/2026).
Informasi yang beredar menyebutkan sejumlah personel kepolisian dari lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri diduga diamankan dan dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Kabar tersebut kemudian berkembang dengan dugaan bahwa pemeriksaan berkaitan dengan aktivitas penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan.
Bahkan, muncul informasi yang menyebut seorang perwira berpangkat jenderal bintang empat ikut terseret dalam pemeriksaan tersebut.
Mabes Polri Siapkan Penjelasan kepada Publik
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, Mabes Polri melalui Divisi Humas sebelumnya telah menyampaikan rencana memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar rilis pada Selasa sore hingga menjelang malam.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai kabar pemeriksaan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan dugaan penyadapan terhadap Presiden.
