Petisi Brawijaya Media – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meluncurkan layanan pengaduan publik bertajuk “Lapor Pak Purbaya” melalui Whatsapp sebagai respons atas keluhan masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk mengadukan petugas yang nakal.
“Saya umumin nih, kan sebelumnya saya janji, komplain masalah khusus Bea Cukai dan Pajak bisa ‘Lapor Pak Purbaya’. Nomornya ini nih: 0822 4040 6600,” ungkapnya di Gedung Cakti Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Purbaya menegaskan bahwa masyarakat berhak menyampaikan keluhan jika merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh pegawai pajak maupun bea cukai.
“Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak, atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai,” ujar Purbaya.
Layanan WhatsApp ini sudah aktif dan dikelola oleh tim administrator khusus yang akan menerima dan menyortir laporan masyarakat.
Purbaya menjelaskan bahwa setiap pengaduan tidak langsung dijawab, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu untuk dianalisis dan ditindaklanjuti secara berkala.
“Nggak langsung jawab, kita kumpulin dulu nanti tiap berapa hari kita sortir mana yang kita bisa tindaklanjuti,” jelasnya.
“Begitu divalidasi oke, kita akan follow up. Jadi, harusnya semaksimal mungkin kita follow up sampai enggak ada lagi yang ngeluh. Kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya. Kalau yang lapor yang salah, kita hajar yang lapornya. Tapi kan bisa juga yang lapor ngelaporin orang lain kan. Kita follow up sesuai dengan masukan yang diberikan oleh yang mengadukan,” sambung Purbaya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dengan membuka kanal komunikasi langsung antara masyarakat dan menteri, pemerintah berharap dapat memperbaiki citra pelayanan publik serta menindak tegas oknum yang menyalahgunakan wewenang.
Program ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor perpajakan dan kepabeanan yang kerap menjadi sorotan.
