Petisi Brawijaya Media – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah lembaga survei nasional merilis hasil evaluasi publik terhadap kinerja duet pemimpin ini, dengan tingkat kepuasan yang tergolong tinggi.
Berikut hasil kepuasan masyarakat dari sejumlah lembaga survei:
1. Survei Poltracking Indonesia
Lembaga survei Poltracking Indonesia menggelar survei dalam rangka evaluasi satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling, margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen serta menjangkau 38 provinsi.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 81,5%.
“Ini ada gabungan tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo-Gibran, jadi secara gabungan, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. 78,1% mengatakan puas, 19,3% yang tidak puas. Sebanyak 2,6% memilih tidak tahu/tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam paparannya dalam siaran YouTube Poltracking, Minggu (19/10/2025).
Beberapa faktor yang mendongkrak tingginya kepercayaan dan kepuasan publik itu, menurut Poltracking Indonesia, dikarenakan karakter kepemimpinan dan program-program yang diklaim menyentuh langsung publik.
Di antara yang mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, alasannya kepemimpinan yang tegas dan berwibawa yang dijalankan oleh Prabowo-Gibran selama satu tahun pertama. Selain itu, bantuan pemerintah yang juga disebut tepat sasaran dan makan bergizi gratis.
Di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya, menunjukkan tingkat kepuasan di atas 70%.
Namun ada tiga bidang yang nilainya di bawah 70%, antara lain bidang hukum dan pemberantasan korupsi, bidang politik dan stabilitas nasional, juga ekonomi.
Terkait evaluasi kinerja para pembantu presiden, tingkat kepuasan tertinggi jatuh pada Menteri Agama Nasaruddin Umar (65,7%), diikuti Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (63,5%), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (61,2%), Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (61%), dan Panglima TNI Agus Subianto (60,2%). Kepuasan terhadap kinerja menteri atau pejabat menteri lainnya di bawah 60%.
Poltracking Indonesia juga menyurvei beberapa program andalan Prabowo-Gibran, semisal Makan Bergizi Gratis yang diklaim mendapat tingkat kepuasan sebesar 53,5%.
Program lainnya, semisal pembangunan tiga juta rumah subsidi diklaim diminati oleh 54,7% responden.
Untuk Koperasi Merah Putih, Poltracking Indonesia mencatat 85,4% responden mengatakan setuju dengan pembentukan koperasi tersebut.
Terkait kondisi ekonomi rumah tangga, sebanyak 65,4% responden menyatakan lebih baik, sedangkan 26,6% mengatakan lebih buruk kondisinya dalam setahun terakhir.
Dalam hal penghasilan rumah tangga, sekitar 60,7% menyebut lebih baik, dan 31,8% menilai lebih buruk selama setahun terakhir.
2. IndoStrategi
Lembaga survei IndoStrategi merilis survei kinerja pemerintahan kabinet Prabowo-Gibran dalam setahun sejak dilantik 20 Oktober 2024. Hasilnya, kabinet Prabowo-Gibran mendapat skor rata-rata 3,07 dengan kategori sedang.
Adapun penilaian skor yang diberikan responden adalah 0,00-2,00 (kinerja buruk), 2,01-4,00 (kinerja sedang), dan 4,01-5,00 (kinerja baik).
Survei ini dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling. Total ada 424 responden yang tersebar di 34 provinsi yang dipilih berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pendidikan minimal S1 dan memiliki pekerjaan tetap. Survei dilakukan dengan wawancara langsung.
“Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang dengan (3,07),” kata Direktur Riset Ali Noer Zaman dalam hasil rilis yang dilihat, Sabtu (18/10/2025).
3. Index Politica
Lembaga survei Index Politica melakukan survei terkait kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Hasilnya, 83,5 persen responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo selama satu tahun memimpin.
Survei ini digelar pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling.
Adapun margin of error survei +/- 3 persen. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.
Sementara itu, sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo melalui pemberitaan di media.
“Sebanyak 90,8% responden mengetahui kegiatan dan kebijakan Presiden melalui pemberitaan media massa dan media sosial,” kata Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
4. ISC
Indo Survey & Consulting (ISC) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masuk dalam daftar 12 menteri yang paling menentukan keberhasilan pemerintah.
Hasil survei ISC menunjukkan 12 menteri memperoleh tingkat kepuasan publik di atas 70 persen, menandakan apresiasi publik yang tinggi terhadap kinerja kabinet dalam satu tahun pertama pemerintahan. Posisi tertinggi diraih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan skor kepuasan mencapai 85 persen.
Disusul Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 83 persen, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 82 persen, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 80 persen, dan Menteri Luar Negeri Sugiono 79 persen. Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mencatat skor 77 persen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76 persen, Menteri Agama Nasaruddin Umar 75 persen, dan Menteri Hukum Supratman 73 persen.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago sama-sama meraih skor 70 persen. Analis politik Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Chumaedy mengatakan, hasil survei tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar menteri di Kabinet Merah Putih mendapat apresiasi publik yang cukup tinggi.
“Angka tersebut relatif menunjukkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah cukup baik selama setahun terakhir,” ujar Ahmad Chumaedy kepada wartawan, Senin (6/10/25).
Ahmad menilai ada tiga menteri yang berperan sangat krusial dalam mengeksekusi program Presiden Prabowo, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketiganya disebut menjadi figur utama yang menopang efektivitas pemerintahan.
5. Celios
Namun, penilaian berbeda datang dari Lembaga riset independen Center for Economic and Law Studies (Celios), Berdasarkan hasil survei, Celios merilis kinerja kepemimpinan Prabowo selama setahun mendapat skor 3 dari 10, sementara kinerja Gibran mendapat skor 2 dari 10.
Dalam survei tersebut, Celios menggunakan dua pendekatan utama, yaitu survei expert judgement (panel) dan survei publik. Survei expert judgement dilakukan dengan melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional. Sementara survei publik dilakukan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah Indonesia. Para responden disurvei oleh Celios pada 30 September – 13 Oktober 2025.
“Prabowo dapat nilai 3 dari 10 dan Gibran dapat 2 dari 10. (Selain itu) rapor Kabinet Prabowo-Gibran sebagaimana yang saya sampaikan, rata nilai itu ada di angka 3 dari 10,” tutur Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, dalam paparannya mengenai rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran oleh CELIOS melalui Zoom Meeting, Minggu (19/10/2025).
Celios mengungkapkan 29 persen jurnalis memberi nilai 1 dari 10 atau sangat buruk terhadap kinerja Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir. Sementara sebanyak 14 persen memberi nilai 2 dari 10 dan 20 persen memberi nilai 3 dari 10.
Di sisi lain, hanya 2 persen responden yang memberikan nilai 8 dari 10 dan 1 persen responden memberi nilai 9 dari 10. Tidak ada responden yang memberi nilai sempurna atau 10 kepada Prabowo-Gibran.
Lebih jauh, Media Askar memaparkan bahwa terjadi penurunan terhadap penilaian kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran antara hasil evaluasi 100 hari pertama dengan setahun pemerintahan. Hasil evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Prabowo mendapat nilai 5, sementara Gibran hanya 2.
“Artinya, dalam satu tahun terakhir tidak ada peningkatan signifikan, bahkan cenderung menurun,” ucap Media.
Celios juga bertanya kepada responden mengenai sektor-sektor yang belum ditangani dengan baik oleh Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir. Hasilnya, 19 persen menjawab sektor penegakan hukum dan HAM, 17 persen menjawab sektor lingkungan, 14 persen menjawab ekonomi, 14 persen menjawab pendidikan, 11 persen menjawab kesehatan, 11 persen menjawab sektor sosial, 7 persen menjawab sektor infrastruktur, dan 7 persen menjawab pertanian.
Menurut Media, laporan tersebut bukanlah opini Celios. “Melainkan agregasi rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini,” ucap dia.
Sebanyak 56 persen responden menyatakan janji politik hanya sebagian kecil yang berhasil, sementara 43 persen lainnya menilai tidak ada yang berhasil sama sekali. Temuan lain menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun signifikan hingga 34 persen, mencerminkan adanya pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan.
Penurunan kinerja pemerintahan Prabowo juga tidak lepas dari banyaknya kejadian yang terjadi di masyarakat dalam 8-9 bulan terakhir, yang ternyata berdampak pada hasil evaluasi kinerja.
CELIOS menekankan agar Prabowo-Gibran tidak menutup telinga dan mau menerima kritik dari setiap lapisan masyarakat. Media juga berharap bahwa hasil laporan ini mampu dilirik oleh pemerintah dan menjadi bahan perbaikan bersama.
“Yang ingin disampaikan studi kali ini adalah agar pemerintah termasuk juga kabinet-kabinet itu bisa menerima rapor ini sebagai bahan perbaikan. Jadi presiden pun harus bersikap dewasa dalam berdemokrasi,” tuturnya.