PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali mencuat dan memicu perdebatan publik. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi isu tersebut dengan menekankan pentingnya kajian menyeluruh terhadap rekam jejak Soeharto sebelum gelar kehormatan itu diberikan.
Puan menyatakan bahwa proses pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
“Pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Di sisi lain, menurut Puan, pemerintah juga harus melihat apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini merupakan waktu yang tepat. Dia bilang, semua aspek terkait usulan itu harus dikaji dengan cermat.
“Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto, menerima usulan partainya agar Presiden ke-2 RI, Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, Prabowo menerima dan mempertimbangkan.
“Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan Golkar agar Pak Harto, Presiden Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).
Bahlil mengatakan, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto disebut telah melalui mekanisme internal partai politik, khususnya dari Partai Golkar. Menurut dia, Soeharto juga bagian dari tokoh Golkar.
“Kami sebagai partai sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian permohonan kami, untuk Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena Pak Harto ini kan adalah tokoh, presiden, dan bagi Golkar, ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada saat, pada masa itu ya,” kata dia.
Namun tentang adanya penolakan Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Bahlil tak menjawabnya
Sebagai informasi, Menteri Sosial telah menyerahkan dokumen berisi daftar 40 nama calon pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10/2025) untuk dikaji lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto disebut menerima usulan tersebut, namun belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Juru Bicara Istana sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari nama-nama yang telah diusulkan Kementerian Sosial tersebut.
“Nama pahlawan kami sudah menerima secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (31/10).
Wacana ini menuai beragam respons dari masyarakat, termasuk dari kalangan aktivis yang menyuarakan penolakan terhadap pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan. Mereka menyoroti berbagai kontroversi di masa pemerintahannya, termasuk pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme.
Salah satu penolakan tersebut datang dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) yang menolak usulan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.
Menurut KIKA, masuknya Soeharto dari 40 nama yang diusulkan Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dijadikan pahlawan nasional merupakan pengkhianatan atas semangat reformasi.
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif yang ia bangun adalah bentuk ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan,” tegas KIKA.
