PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada Senin (10/11/2025) menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney, Australia. Mereka menilai pemberian gelar tersebut tidak layak dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi.
Penolakan tegas ini disampaikan oleh Aliansi Gusar, yang diwakili oleh Slamet Thohari, mahasiswa doktoral di Western Sydney University, dalam konferensi pers daring pada Minggu (9/11/2025).
Menurut Aliansi Gusar, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti “menghapus penderitaan korban, memutarbalikan sejarah, dan mencederai kemanusiaan”.
Pihak keluarga, diwakili oleh Titiek Soeharto, dijadwalkan menerima gelar tersebut di Istana Negara, Jakarta, bersama sembilan tokoh lain termasuk Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan tokoh buruh Marsinah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan rencana penganugerahan 10 nama, termasuk Soeharto, dengan alasan “menghormati para pendahulu yang memiliki jasa luar biasa.”
Soeharto Dinilai Tak Penuhi Kriteria Pahlawan
Slamet Thohari menegaskan bahwa Soeharto, yang dilengserkan pada tahun 1998, sama sekali tidak memenuhi kriteria pahlawan. Alasannya, Soeharto meninggalkan rekam jejak yang dinilai penuh pelanggaran, termasuk:
- Pelanggaran HAM Berat: Bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan, termasuk peristiwa genosida 1965-1966.
- KKN dan Kronisme: Melanggengkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 32 tahun berkuasa.
- Represi Politik dan Rasisme: Menegakkan pemerintahan yang mengekang kebebasan rakyat dan melembagakan rasisme institusional terhadap warga Tionghoa.
“Bagaimana orang yang kemudian jahat seperti ini diangkat menjadi pahlawan? Pahlawan itu orang yang merelakan diri pada kepentingan orang banyak,” tegas Slamet.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ekonomi yang koruptif dan monopolistik di era Orde Baru juga menyebabkan krisis ekonomi 1997-1998, yang berakibat jutaan rakyat kehilangan pekerjaan.
Warisan Buruk: Kerusakan Lingkungan dan Kemunduran Demokrasi
Aliansi Gusar juga menyoroti dua warisan buruk rezim Soeharto yang dinilai tak tertebus:
Dosa Ekologis
Hijroatul Maghfiroh, mahasiswa Environment and Sustainable Development di Macquarie University, memaparkan bahwa masa Orde Baru meninggalkan warisan eksploitasi sumber daya alam yang masif.
Kebijakan Soeharto membuka lebih dari 62 juta hektare hutan untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang banyak diberikan kepada kroni dan keluarga presiden.
Laju deforestasi mencapai 0,5–1,7 juta hektare per tahun dan melonjak hingga 3 juta hektare menjelang akhir kekuasaan.
Kontrak tambang Freeport di Papua disebutnya sebagai bentuk “kolonialisme ekologis baru” yang tidak memberikan manfaat adil bagi rakyat lokal.
Penulisan Ulang Sejarah
Lailly Prihatiningtyas, mahasiswi doktoral di University of Technology Sydney, khawatir bahwa narasi “pahlawan nasional” ini adalah bagian dari politik sejarah yang berbahaya. Ia menilai ini berpotensi menjadi legitimasi bagi rezim saat ini untuk menghidupkan kembali pola-pola otoritarianisme yang merusak sendi-sendi demokrasi.
“Ini bukan sekadar soal gelar, tapi bagian dari agenda penulisan sejarah yang berpihak pada rezim tertentu. Dan ini berpotensi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia,” tegas Tyas.
Seruan untuk Pemerintah
Mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney menolak pemberian gelar tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi.
Mereka menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:
- Mendengarkan suara publik.
- Menghormati sejarah.
- Menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru.
