PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan niatnya untuk membatasi akses terhadap game online, khususnya yang mengandung unsur kekerasan seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025.
Adapun ledakan tersebut terjadi di lingkungan SMAN 72 Kelapa Gading dan diduga kuat melibatkan seorang siswa sebagai pelaku.
Berdasarkan informasi awal, siswa tersebut merupakan korban perundungan (bullying) dan diduga terinspirasi oleh konten kekerasan dari game online yang sering dimainkan.
Salah satu game yang menjadi sorotan adalah PUBG, yang dikenal luas karena kontennya yang menampilkan simulasi pertempuran bersenjata.
Pemerintah menilai bahwa paparan terhadap game semacam ini dapat memicu perilaku agresif, terutama pada remaja yang rentan secara psikologis.
Dalam rapat terbatas yang digelar di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11), Presiden Prabowo membahas insiden ini bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Menteri Sekretaris Negara Persetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi untuk mencegah pengaruh negatif gim online yang berpotensi memberikan pengaruh negatif pada penggunanya, terutama generasi muda.
“Kita perlu memikirkan bagaimana cara membatasi dan mencari solusi terhadap pengaruh-pengaruh dari game online. Tidak menutup kemungkinan ada game online yang di dalamnya terdapat hal-hal yang kurang baik dan bisa mempengaruhi generasi kita ke depan,” ujar Prasetyo Hadi mengutip pernyataan Presiden.
Selain dampak buruk gim online, kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah juga menjadi perhatian Presiden.
Ia menegaskan agar seluruh pihak, mulai dari tenaga pendidik hingga siswa, menghindari perilaku negatif yang dapat berakibat buruk seperti bullying. Ia juga mengingatkan agar para guru dan tenaga pendidik lebih awas terhadap tanda-tanda mencurigakan di lingkungan sekolah yang mengarah pada kekerasan.
“Jadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kehidupan bermasyarakat. Beliau juga menyinggung karang taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan,” sambungnya.
Meskipun belum ada kebijakan resmi yang diumumkan, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi, termasuk pembatasan usia, pengawasan konten, hingga kemungkinan pelarangan game tertentu. Langkah ini akan melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Reaksi Publik dan Pakar
Wacana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah tegas pemerintah demi melindungi anak-anak dari pengaruh buruk digital. Namun, ada pula yang mengingatkan agar pendekatan yang diambil tidak bersifat represif, melainkan edukatif dan berbasis literasi digital.
Psikolog anak dan remaja, Dr. Ratna Sari, menyarankan agar pemerintah juga fokus pada edukasi orang tua dan guru dalam mendampingi anak-anak di era digital.
“Game bukan satu-satunya faktor. Lingkungan sosial dan keluarga juga berperan besar dalam membentuk perilaku anak,” ujarnya.
Diektahui pasca-ledakan yang terjadi pada Jumat lalu, per hari ni kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 tetap dilanjutkan dengan penyesuaian metode dan pendampingan psikologis bagi siswa dan guru. Pemerintah daerah DKI Jakarta juga telah mengerahkan tim pemulihan trauma untuk mendampingi komunitas sekolah.
