PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Aparat kepolisian mengerahkan sebanyak 1.948 personel gabungan untuk mengawal dan melayani aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Personel tersebut berasal dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran polsek. Mereka disiagakan di sejumlah titik strategis guna memastikan jalannya aksi tetap tertib sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi.
Adapun aksi demonstrasi tersebut digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) bersama sejumlah elemen buruh lainnya. Massa diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang dan mulai berkumpul sejak pukul 10.00 WIB di kawasan parlemen.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, mengatakan bahwa ribuan personel disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
“Kami siap melayani para pengunjuk rasa dan mengedepankan profesionalisme serta sikap persuasif di lapangan,” kata Reynold.
Dia juga menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan profesional. Aparat di lapangan juga tidak dibekali senjata api sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap kondusif.
Melalui akun X @TMCPoldaMetro, polisi juga memprediksi akan terjadi kepadatan lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Soebroto arah ke Slipi selama aksi berjalan. Para pengendara diimbau mencari jalan alternatif lain.
“Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar kawasan gedung DPR/MPR RI,” tulis TMC.
“Para pengendara diimbau selalu mengikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan demi keamanan dan kelancaran kita bersama,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan akun Instagram resmi Instagram @fspmi_kspi, buruh akan menuntut pengesahan Undang-undang Ketenagakerjaan baru, penghapusan sistem outsourcing, serta perbaikan upah yang dinilai masih rendah dalam aksi depan Gedung DPR/MPR.
