PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kabar baik bagi warga Kepulauan Seribu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengalihkan pengelolaan transportasi dari dan menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI untuk memperkuat integrasi transportasi publik sekaligus memastikan warga Kepulauan Seribu mendapatkan akses mobilitas yang lebih mudah, efisien, dan setara dengan masyarakat di wilayah daratan Jakarta.
Rencana pengalihan pengelolaan itu disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim. Menurut dia, pengelolaan transportasi laut yang selama ini berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta nantinya akan dialihkan kepada Transjakarta sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).
“Sesuai arahan Bapak Gubernur Pramono Anung, mulai tahun 2027 pengelolaan transportasi dari dan ke Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dinas Perhubungan kepada Transjakarta sebagai BUMD,” kata Chico kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Ia mengatakan kebijakan tersebut ditujukan agar warga Kepulauan Seribu memperoleh layanan transportasi yang lebih mudah, dan efisien. Selain itu, masyarakat di wilayah kepulauan seribu diharapkan memperoleh kepastian layanan transportasi ketika melakukan perjalanan ke daratan maupun kembali ke wilayah tempat tinggal mereka, setara dengan warga di lima kota administrasi Jakarta lainnya.
Selama ini, Transjakarta telah menjadi salah satu tulang punggung angkutan umum perkotaan Jakarta. Dengan masuknya layanan transportasi laut ke dalam pengelolaan BUMD tersebut, konektivitas antara wilayah daratan dan Kepulauan Seribu diharapkan dapat dibangun dalam satu sistem layanan.
“Untuk itu, layanan tersebut diharapkan dapat lebih terintegrasi dengan sistem transportasi publik Jakarta secara keseluruhan,” kata Chico.
Konsep integrasi ini menjadi penting karena mobilitas warga Kepulauan Seribu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan wisatawan, tetapi juga aktivitas harian masyarakat. Warga membutuhkan akses transportasi untuk bekerja, sekolah, memperoleh layanan kesehatan, mengurus administrasi, hingga melakukan kegiatan ekonomi di daratan Jakarta.
Pemprov DKI Mulai Siapkan Regulasi
Meski target pengelolaan ditetapkan mulai 2027, proses pengalihan belum serta-merta dilakukan. Pemprov DKI masih menyiapkan sejumlah aspek teknis dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut dia, pemerintah ingin memastikan perubahan pengelolaan tersebut tidak sekadar memindahkan kewenangan dari satu instansi ke instansi lain, tetapi benar-benar menghasilkan layanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
Chico menyebut pemerintah daerah tengah menyusun kerangka regulasi yang mencakup penyesuaian peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). Pemerintah juga sedang membahas skema tarif untuk layanan transportasi laut tersebut.
Koordinasi antara Pemprov DKI, Transjakarta, dan pihak-pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan perpindahan pengelolaan berjalan sesuai ketentuan.
“Detail operasional akan kami sampaikan secara resmi setelah seluruh persiapan matang. Kami ingin memastikan proses ini berjalan baik dan benar-benar memberikan kemudahan bagi warga Kepulauan Seribu,” ujar Chico.
Pramono: Warga Pulau Seribu Harus Merasakan Kemudahan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyampaikan rencana mengalihkan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta.
Selama ini, operasional transportasi laut ke Kepulauan Seribu ini berada dibawah pengelolaan Dishub DKI Jakarta dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat kepulauan.
Menurut Pramono, kebijakan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya agar Kepulauan Seribu tidak terpisah dari sistem transportasi Jakarta. Ia ingin seluruh warga Jakarta merasakan kemudahan menggunakan transportasi umum.
“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Maka saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta,” ujar Pramono, di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8).
Pramono menilai, kinerja PT Transjakarta dalam mengelola transportasi di lima wilayah administrasi Kota Jakarta sudah sangat baik. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan bus Transjakarta.
“Bulan lalu saja naik menjadi 14,99 persen, ini kenaikannya,” katanya.
Menurut Pramono, semakin bertambahnya jumlah pengguna Transjakarta menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam memberikan layanan transportasi yang baik.
Karena itu, Pramono menilai pengelolaan transportasi laut ke Kepulauan Seribu akan lebih efisien dan tepat dilakukan oleh PT Transjakarta.
Saat ini, mekanisme pengalihan pengelolaan dari Dinas Perhubungan ke PT Transjakarta masih dalam tahap pematangan, termasuk menyiapkan perubahan aturan.
“Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus merubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya,” kata dia.
Meski demikian, ia memastikan tarif transportasi laut yang ditetapkan nantinya akan lebih murah karena dikelola secara profesional oleh PT TransJakarta.
“Yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,” ucap Pramono.
Tantangan Baru Bagi Transjakarta
Terpisah, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menyatakan, pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sekaligus menjadi tantangan baru bagi Transjakarta karena membutuhkan kompetensi yang berbeda dari bisnis transportasi yang selama ini dijalankan.
Meski demikian, ia optimis pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dapat terwujud mengingat Transjakarta tidak mendefinisikan diri sebagai perusahaan transportasi bus, melainkan sebagai servicing company.
Konsep tersebut, kata dia, dapat diterapkan dalam pengelolaan transportasi laut dengan menyesuaikan regulasi yang berlaku.
“Karena kita mendefinisikan bahwa TJ ini bukan perusahaan transportasi bus tapi ini adalah servicingcompany. Dengan semangat yang lebih luas itu mestinya bisa kita aplikasikan di laut. Tentu dengan regulasi-regulasi yang sedikit berbeda,” ujar Welfizon, di Jakarta, Senin, (10/8/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu juga sejalan dengan visi Transjakarta, yakni Connecting the life of Jakarta.
“Kalau Pulau Seribu kan masih Jakarta. Jadi menghubungkan kehidupan Jakarta,” ucap Welfizon.
Welfizon menuturkan, Transjakarta saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) untuk memastikan target pengoperasian pada Juni 2027 dapat terlaksana.
Selain pengalihan pengelolaan, Transjakarta juga menyiapkan konsep transportasi laut yang mendukung mobilitas berkelanjutan. Welfizon menekankan, kapal-kapal baru yang nantinya digunakan diharapkan ada yang menggunakan tenaga listrik untuk mencapai net zero emission (NZE).
“Karena TJ itu mendefinisikan bahwa kita menjadi smart and sustainable mobility. Jadi diharapkan nanti yang barunya, kapal-kapal barunya juga ada yang listrik,” ungkapnya.
Respon Bupati Kepulauan Seribu
Disisi lain, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menyambut rencana tersebut. Menurutnya, pengelolaan transportasi laut oleh Transjakarta bisa perkuat konektivitas masyarakat yang selama ini bergantung pada layanan transportasi antarpulau.
“Kemudahan akses transportasi akan berdampak langsung terhadap mobilitas warga, terutama dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, serta menunjang aktivitas ekonomi,” kata Fadjar dalam keterangan resmi Pemkab Kepulauan Seribu, dikutip pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Fadjar, masuknya Transjakarta ke layanan transportasi perairan juga menunjukkan perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu.
“Integrasi transportasi ini mencerminkan rasa keadilan,” ujar Fadjar.
