Petisi Brawijaya Media – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Meski sejumlah capaian telah diraih, pemerintah menyadari bahwa penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program tetap menjadi prioritas.
Dalam pernyataannya usai rapat koordinasi kabinet di kediaman Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Jumat, (17/10/2025), Prasetyo menyebut bahwa satu tahun pertama pemerintahan merupakan fase konsolidasi dan penataan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai catatan dan kritik publik.
“Banyak sekali program-program yang walaupun tentu ketika ada catatan-catatan yang kita masih harus perbaiki, ya itu akan menjadi prioritas kita untuk terus disempurnakan,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, ada banyak program yang dikerjakan Prabowo dalam satu tahun terakhir ini.
Misalnya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta memangkas regulasi. “Contoh yang salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan. Kemudian keberhasilan kita menjalankan program Makan Bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat,” tuturnya.
“Dan banyak program-program yang lain, termasuk penyatuan data DTSEN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses,” sambung Prasetyo.
Dia menyebut, program ini bisa diwujudkan berkat kerja keras kementerian bersama.
Selanjutnya, Prasetyo juga memamerkan Prabowo yang berhasil melahirkan Danantara. Menurutnya, Danantara menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Prabowo dalam hal investasi dan ekonomi.
Meski mengakui kekurangan, Prasetyo juga menyebut bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah mencetak sejumlah prestasi, terutama dalam diplomasi internasional dan penguatan posisi Indonesia di forum global. Namun, ia tidak merinci capaian tersebut secara spesifik.
Prasetyo lantas memohon dukungan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
“Mohon doanya,” kata Prasetyo sebelum menyudahi sesi wawancara.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa meski ada kemajuan dalam negosiasi dagang dan pemberantasan korupsi, implementasi di lapangan masih perlu pembuktian.
Ia juga menyoroti pendirian Danantara sebagai langkah strategis dalam pengelolaan BUMN, meski efektivitasnya masih harus diuji. Meskipun begitu, ia pun mencontohkan beberapa capaian yang layak diapresiasi
“Misalnya peran aktif Indonesia di dunia internasional ikut memperkuat pamor Indonesia. Lalu negosiasi dagang yang cukup efektif sehingga menghasilkan berbagai FTA/CEPA,” ujarnya, seperti dilansir dari Media Indonesia pada, Jumat (17/10/2025).
Terlepas dari berbagai hal positif, kata Wijayanto, pemerintahan Prabowo juga meninggalkan banyak catatan yang perlu diperbaiki.
- Pertama, penyusunan APBN 2026 yang tidak menggambarkan alokasi anggaran yang optimal dan disiplin fiskal. “Terbukti dari tetap tingginya ketergantungan terhadap utang,” ungkapnya.
- Kedua, munculnya program-program prioritas tanpa teknokrasi yang memadai. Contohnya MBG, Kopdes Merah Putih dan 3 Juta rumah. “Selain menimbulkan problem di lapangan, mereka juga berpotensi menjadi bom waktu fiskal,” jelasnya.
- Ketiga, deindustrialisasi yang terus melaju diikuti dengan semakin melemahnya peran sektor formal.
- Keempat, iklim investasi yang cenderung memburuk.
- Kelima, kabinet dan birokrasi yang semakin gemuk yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan permasalahan koordinasi.
“Pemerintahan Prabowo masih mempunyai waktu panjang. Perlu memperbaiki perencanaan, mau mendengar masukan, dan menjalankan program secara terstruktur dan hati-hati. Jangan grasah-grusuh,” tutupnya.
