PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengalami penurunan. Hasil survei nasional Poltracking Indonesia periode Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 55,1 persen.
Angka tersebut masih berada di atas 50 persen atau dalam kategori mayoritas, tetapi menjadi catatan penting karena menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya, di bulan Juli 2026 yakni 58,4 persen.
“Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen. Temuan ini harus dilihat sebagai bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah, terutama dalam memperbaiki sektor ekonomi, pelaksanaan program prioritas, penegakan hukum, dan efektivitas kinerja kabinet,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam Rilis Survei Nasional bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang disiarkan dari akun Poltracking TV di YouTube, Senin (31/8/2026).
Sementara itu, responden yang merasa kurang puas dan tidak puas mengalami kenaikan menjadi 40,2 persen, sedangkan 4,7 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
1. Tekanan Ekonomi dan Biaya Hidup
Faktor pertama yang menjadi perhatian adalah kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga. Survei mencatat 57,1 persen responden menilai kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga saat ini baik. Namun, 34,1 persen lainnya menyatakan kondisi tersebut tidak baik karena tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.
Menurut dia, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dinilai berpotensi meningkatkan beban biaya hidup apabila tidak diikuti pertumbuhan pendapatan masyarakat.
2. Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah
Program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadi salah satu bidang yang mendapat sorotan.
Dua program yang disebut dalam analisis Poltracking adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Survei menyebut 49,2 persen masyarakat tidak puas dengan MBG. Tantangan serupa terlihat pada KDMP, sebanyak 55,6 persen responden menyatakan tidak yakin program tersebut mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pelaksanaan program perlu memastikan penempatan sumber daya manusia dan pembangunan fisik benar-benar sesuai kebutuhan serta karakter ekonomi desa.
3. Kinerja dan Efektivitas Kabinet
Faktor ketiga berkaitan dengan kinerja kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebanyak 51,9 persen responden menilai pemerintah perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Sementara itu, 27,9 persen menyatakan perombakan kabinet tidak diperlukan.
Poltracking menilai persoalan tidak hanya terletak pada kinerja substantif para menteri, tetapi juga pada komunikasi publik jajaran kabinet. Dari sisi komunikasi para menteri pun terasa tidak mengalir dan banyaknya hambatan.
“Selain kinerja substantif, komunikasi publik jajaran kabinet turut dinilai menjadi tantangan yang perlu diperhatikan,” kata Hanta.
Komunikasi pemerintah menjadi semakin penting karena masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.
Sehebat apa pun program dan gagasan Presiden Prabowo seluruh prioritas tersebut berisiko terdistorsi jika kegagalan penyampaian informasi memicu sentiment negatif di masyarakat.
4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi dua sektor dengan tingkat kepuasan paling rendah yakni tercatat sebesar 44,8 persen dan 46,6 persen.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa konsistensi penegakan hukum masih menjadi perhatian masyarakat.
Adanya jajaran pembantu presiden yang terjerat skandal korupsi secara langsung meruntuhkan persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
Pidato yang selalu dikumandangkan Presiden tentang peran melawan korupsi seolah kehilangan daya magisnya.
5. Stabilitas Politik dan Relasi Eksekutif-Legislatif
Terakhir, dia mengungkapkan, faktor yang dinilai ikut memengaruhi kepuasan publik adalah stabilitas politik, khususnya efektivitas hubungan antara pemerintah dan parlemen.
Poltracking menilai konsolidasi politik yang kuat dapat menciptakan pemerintahan yang relatif stabil di parlemen. Namun, stabilitas tersebut perlu tetap disertai adanya partai oposisi yang berfungsi menjalankan checks and balances.
Tanpa checks and balances yang penting dalam demokrasi dari lembaga formal, setiap kekurangan teknis maupun celah kebijakan dalam program pemerintah luput dari koreksi yang konstruktif dan terarah.
“Strategi Presiden Prabowo merangkul sebagian besar kekuatan partai memang dapat menciptakan pemerintahan yang relatif stabil di parlemen. Tapi mengurangi fungsi pengawasan legislatif tidak dijalankan secara optimal,” tuturnya.
Selain hubungan pemerintah dengan parlemen, persepsi mengenai hubungan Prabowo dan Gibran juga disebut dalam analisis stabilitas politik.
Gestur maupun komunikasi antara Presiden dan Wakil Presiden dapat menimbulkan berbagai tafsir di ruang publik. Karena itu, komunikasi yang jelas diperlukan agar tidak muncul persepsi mengenai disharmoni di tingkat kepemimpinan nasional.
“Lima faktor ini harus menjadi perhatian dari pemerintah Prabowo-Gibran agar kedepannya menjadi kepuasan publik Kembali meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Senior Poltracking Indonesi, Masduri Amrawi, mengatakan bahwa meski approval rating menurun, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih lebih tinggi, yakni 63,2 persen.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 63,2 persen. Hal ini menjadi modal untuk pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya,” kata Masduri Amrawi.
Tak berhenti sampai di situ, kepercayaan publik juga tinggi terhadap program populer pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Popularitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni 93,9 (persen),” ungkap Masduri.
Sejalan dengan itu, masyarakat juga mengetahui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Sebanyak 76,9 persen publik sudah tahu program tersebut,” sambungnya.
Kondisi ini menunjukkan terdapat jarak antara kepercayaan terhadap pemerintahan dan kepuasan terhadap kinerja aktualnya.
Sebagi informasi, Survei Poltracking dilaksanakan pada periode 14-20 Agustus 2026 dan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dengan responden terpilih pada survei Poltracking di Agustus ini.
Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih.
