PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, kembali menjadi perhatian kawasan Asia Tenggara. Asap kebakaran dilaporkan bergerak melintasi perbatasan dan berdampak terhadap kualitas udara di wilayah Malaysia, sementara Singapura juga menaruh perhatian terhadap potensi kabut asap lintas batas.
Kondisi tersebut mendorong Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memperkuat komunikasi dengan negara-negara tetangga.
Menurut Puan, persoalan karhutla tidak hanya menyangkut penanganan bencana di dalam negeri, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN.
Karena itu, koordinasi pemerintah dengan negara tetangga menjadi bagian penting dalam merespons persoalan tersebut.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemenlu agar komunikasi Indonesia dengan negara-negara terdampak dapat berlangsung efektif.
“Saya akan koordinasikan, meminta kepada kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Puan, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi karena setiap karhutla melanda Kalimantan, asap yang ditimbulkan berpotensi terbawa hingga ke wilayah negara tetangga.
Puan menilai pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kebakaran di Kalimantan.
Upaya pemadaman, kata dia, sudah dilakukan untuk mengatasi karhutla. Meski begitu, pemerintah diingatkan agar tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Puan mengatakan, DPR meminta pemerintah melakukan antisipasi dan langkah yang lebih efektif, termasuk penanganan terhadap dampak ke masyarakat setelah karhutla tertangani.
“Karena bukan hanya saat ini saja atau kebakaran ini saja, namun nanti pasca sesudah kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait kesehatan, pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut,” ujar Puan.
Terkait desakan sejumlah pihak agar karhutla di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional, Puan memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.
Ia menilai hal yang lebih penting saat ini adalah pemerintah melakukan langkah antisipasi, mengingat karhutla merupakan persoalan yang terjadi hampir setiap tahun.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, mengatakan negaranya serius menangani kondisi tersebut. Hal itu dilakukan melalui Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, yang akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia dan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Sekretariat ASEAN.
