Petisi Brawijaya Media – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026, sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers “APBN KiTa” edisi Oktober yang digelar di Jakarta pada Selasa (14/10/2025).
Namun untuk mengambil langkah itu, Purbaya akan melihat situasi perekonomian dan penerimaan negara sampai akhir tahun ini.
“Kita baru naik ya dari 10 persen ke 11 persen. Jadi kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas penerimaan negara, namun tetap mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi.
Purbaya mengatakan penurunan tarif PPN memang bisa mendongkrak daya beli Masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa setiap langkah di bidang pajak harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut Purbaya menyebut bahwa keputusan final terkait penurunan tarif PPN akan diambil setelah dilakukan kajian mendalam terhadap indikator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan serapan anggaran. Pemerintah juga akan memantau tren konsumsi rumah tangga dan dampaknya terhadap sektor riil.
“Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya memaparkan progres APBN 2025. Pendapatan negara sudah mencapai Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari target.
Sementara belanja negara sudah menyentuh Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari target.
Artinya, APBN defisit Rp371,5 triliun per September.
