PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik dan aktivis lingkungan setelah bencana banjir dan longsor besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Desakan agar mereka mundur mencuat di media sosial dan forum public setelah banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Publik mengaitkan bencana tersebut dengan gagalnya perlindungan hutan yang dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun, terlebih setelah ditemukan tumpukan besar kayu gelondongan yang terseret arus—diduga kuat merupakan hasil pembalakan liar di kawasan hulu.
Menteri yang Didesak Mundur
Ketiga menteri yang menjadi sasaran kritik adalah:
- Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni): Bertanggung jawab atas kewenangan pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan lemahnya pengawasan di lapangan.
- Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia): Dinilai berperan dalam penerbitan izin pertambangan yang masif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang merusak daya dukung alam.
- Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq): Pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan AMDAL(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai gerbang terakhir penilaian kelayakan sebuah izin.
Mereka dianggap bertanggung jawab atas kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang memperparah dampak bencana hidrometeorologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kritik dari DPR dan Aktivis
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, meminta Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan (Menhut) akibat peristiwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar), dan Aceh.
Usman meyakini Raja Juli sebaiknya mundur apabila tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan.
“Saya pesan Pak Menteri kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” kata Usman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menhut Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Lebih lanjut, Usman menuturkan, izin pelepasan kawasan hutan di seluruh wilayah Sumatra semestinya diberhentikan total.
“Pak Menteri lihat enggak bencana Sumatera? seharusnya izin semua distop, Pak,” katanya.
Usman mengatakan, kerusakan hutan yang kini terjadi tak bisa diselesaikan dengan hanya menyalahkan pemerintahan era sebelumnya serta melalui retorika semata. Usman menilai, apapun yang terjadi pada masa kini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah yang kini tengah menjabat.
Usman pun mengkritik pernyataan Raja Juli yang kontradiktif antara paparan yang disampaikan dengan aksi yang dilakukan oleh Raja Juli terkait izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, yang secara terbuka juga meminta Raja Juli mundur karena dinilai gagal mencegah bencana ekologis yang berulang.
Sementara itu, organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut bencana ini sebagai “kegagalan negara” dalam menjaga lingkungan hidup.
Mereka menuntut pertanggungjawaban dari ketiga menteri tersebut dan mendesak adanya audit menyeluruh terhadap izin tambang dan konsesi hutan di wilayah terdampak.
Koordinator Kampanye Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, secara spesifik mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk meminta maaf kepada publik dan mundur dari jabatannya.
Iqbal memaparkan bahwa ketiga menteri tersebut memiliki andil dalam carut-marut pengelolaan lingkungan yang memicu bencana ini:
Respons Para Menteri yang Didesak Mundur
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi oleh Presiden Prabowo. Ia menyebut bahwa jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden dan dirinya siap menerima keputusan apapun.
“Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli juga mengumumkan rencana pencabutan izin terhadap 20 perusahaan pengelola hutan yang menguasai lahan seluas 750.000 hektare. Dari jumlah tersebut, 12 perusahaan di Sumatera Utara terindikasi melakukan pelanggaran hukum yang diduga menjadi penyebab banjir.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga menjawab desakan dirinya untuk mundur atau diganti buntut bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra. Ia mengatakan, permasalahan yang mengakibatkan bencana alam ini terjadi telah ada sebelum ia menjabat.
“Ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja,” kata Hanif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Meski begitu, ia enggan dianggap menyalahkan menteri sebelumnya. Hanif mengatakan, saat ini pemerintah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas alam karena hal itu merupakan salah satu yang krusial.
Atas dasar itu, ia meminta dukungan masyarakat untuk bekerja sepenuh tenaga mengatasi bencana yang terjadi.
“Saya akan berserah sepenuh tenaga untuk melaksanakan ini. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua,” kata Hanif.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim bencana banjir dan longsor di Sumatrra Barat (Sumbar) terjadi bukan diakibatkan oleh tambang. Namun, ia masih mengecek apakah tambang turut menjadi penyebab bencana di Aceh dan Sumatera Utara.
Bahlil menekankan, semua pejabat harus mengevaluasi diri terkait bencana banjir dan longsor Sumatera.
Lebih lanjut Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil Lahadalia turut menegaskan bahwa dia sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Presiden Prabowo.
“Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
“Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” ujar Bahlil.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan BNPB jumlah korban meninggal per Kamis (4/12/2025) sore bertambah menjadi 836 jiwa, sementara jumlah korban hilang 518 orang dan jumlah korban terluka 2.700 orang. Bencana besar itu juga mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur rusak, bahkan 4 kampung di Aceh dilaporkan hilang tersapu banjir.
