PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan optimistis rasio utang Indonesia tidak akan mengalami kenaikan signifikan, meskipun lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings memberikan perhatian terhadap prospek peningkatan utang pemerintah di masa mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya sebagai respons atas penilaian terbaru S&P Global Ratings yang memproyeksikan utang pemerintah naik sebesar 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya selama 2026-2029.
Dalam laporannya, S&P menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, namun mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi kenaikan rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara seiring meningkatnya kebutuhan belanja fiskal.
Purbaya menegaskan kekhawatiran tersebut telah dijelaskan secara langsung kepada S&P. Ia menyampaikan bahwa hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak. Dia menilai prospek penerimaan pajak positif, melihat tren enam bulan pertama 2026 yang tumbuh 24,6% (yoy).
“Itu prestasi yang luar biasa. Kalau saya perbaiki sampai akhir tahun, saya yakin ke depan pertumbuhan utang kita akan di bawah prediksi S&P,” jelas Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Tak hanya itu, dia mengaku bakal menjaga tingkat level beban bunga utang pemerintah ke depan agar tidak meningkat agresif sejalan dengan kenaikan imbal hasil. Menurutnya, strategi yang akan ditempuh yakni diversifikasi pembiayaan utang salah satunya dengan denominasi renminbi yuan.
Strategi diversifikasi ini akan dilakukan melalui penerbitan SBN valas berdenominasi yuan yakni Panda Bond. Obligasi ini awalnya direncanakan terbit awal Juli 2026 di daratan China, namun diundur.
Purbaya tidak menampik nantinya beban utang pemerintah bisa saja semakin naik sejalan dengan imbal hasil yang kian agresif dinaikkan. Namun, hal ini bakal tidak terelakkan apabila penerbitan SBN valas pemerintah hanya bergantung kepada dolar atau investor Amerika Serikat (AS).
Apalagi, kini otoritas fiskal dan moneter tengah kompak menaikkan yield obligasi guna meningkatkan daya tarik instrumen aset rupiah dalam rangka memicu aliran modal asing masuk (inflow).
“Tetapi kan saya sedang diversifikasi juga ke renminbi, itu kan paling 2,5% sampai 2,7% yield-nya. Jadi kami akan diversifikasi surat utang sehingga average imbal hasilnya akan cenderung turun,” tuturnya.
Kunci untuk menjawab kekhawatiran soal rasio pembayaran bunga utang pemerintah ke penerimaan lagi-lagi terletak pada penerimaan. Menurut klaim Purbaya, saat ini level rasio tersebut masih berada sekitar 14% karena penerimaan daerah juga ikut dihitung.
Oleh sebab itu, tidak hanya mendorong penerimaan pajak di pusat, dia menyatakan bakal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga penerimaan pemda turut terdongkrak
“Kita di bawah 14% kalau enggak salah. Batasnya 15%. Jadi aman, tetapi kami akan perhatikan itu dari waktu ke waktu. Yang jelas anggaran saya aman. Prospek ekonomi Indonesia bagus ke depan. Anda semua nggak usah takut. Pemerintah menjalankan kebijakannya dengan baik,” tuturnya.
Adapun catatan S&P ihwal utang pemerintah ini tertuang dalam penilaian terbarunya yang terbit, Senin (13/7/2026). S&P memberikan wanti-wanti ke pemerintah RI bahwa utang pemerintah diprakirakan naik setara 2,9% terhadap PDB setiap tahunnya selama 2026-2029.
Kendati ada catatan peringatan tersebut, defisit APBN diproyeksikan tetap di bawah 3% terhadap PDB tahun ini. Lembaga ini mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dengan prospek stabil. Prospek ini dipertahankan Stabil meski dua lembaga sebelumnya yakni Moody’s dan Fitch merevisinya ke Negatif.
Menurut Purbaya, keputusan S&P menjadi bukti bahwa lembaga pemeringkat internasional menilai kebijakan ekonomi pemerintah tetap kredibel di tengah berbagai sentimen negatif yang berkembang sejak awal tahun.
“Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain sehingga ada kesan bahwa pemeringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlook-nya saja,” katanya.
Karena itu, Purbaya menilai keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia menjadi sinyal positif bahwa lembaga pemeringkat internasional tetap melihat fundamental ekonomi Indonesia secara objektif.
“Jadi, pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur, prudent, dan independent melihat kebijakan kita baik,” ucapnya.
Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keyakinan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
“Jadi, Indonesia tidak Indonesia cemas tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas,” kata Purbaya.
Purbaya berharap sinergi antara pemerintah dan DPR terus terjaga agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dilakukan secara hati-hati sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jadi, ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerja sama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini,” tutur Purbaya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mulai menyampaikan optimisme kepada masyarakat dan pelaku pasar, termasuk terkait prospek nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional.
“Jadi, saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah bahwa kita ke depan tinggal maju saja tidak mundur lagi,” pungkasnya.
