PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Partai Gerindra menegaskan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap solid di tengah sorotan publik terkait posisi keduanya yang tidak duduk berdampingan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Senin, 20 Juli 2026 lalu. Dalam rapat besar Kabinet Merah Putih yang dihelat di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo.
Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo itu duduk satu meja bersama jajaran menteri, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya berada paling di ujung kanan meja mereka.
Sebagai perbandingan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang juga berlokasi di Istana Negara pada 13 Maret 2026 lalu, kursi Gibran sejajar dengan Prabowo. Saat itu, ia duduk satu meja dengan Prabowo, tepatnya di sisi kiri sang Kepala Negara.
Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran dalam sidang kabinet tersebut sontak menjadi sorotan public dan ramai dibahas di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, menepis berbagai spekulasi yang berkembang mengenai hubungan Presiden dan Wakil Presiden.
Menurutnya, pengaturan tempat duduk dalam sidang tersebut semata-mata merupakan kebutuhan teknis dan tidak mencerminkan adanya persoalan dalam komunikasi maupun kerja sama keduanya.
“Pak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran saling melengkapi dalam bekerja. Keduanya selalu kompak,” ujar Bambang dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Bambang menegaskan, selama ini Presiden Prabowo justru memberikan ruang yang luas kepada Gibran untuk menjalankan berbagai tugas pemerintahan.
Salah satunya adalah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai target sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Mas Gibran berkeliling ke daerah-daerah untuk mengecek program pemerintah telah berjalan sesuai atau masih perlu perbaikan dan menyerap aspirasi masyarakat, mewakili Presiden. Itu bentuk kekompakan yang nyata antara Pak Presiden dengan Mas Wapres,” imbuh Bambang.
Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI itu meminta publik agar tidak membangun spekulasi yang berlebihan hanya berdasarkan tata letak tempat duduk dalam forum resmi pemerintahan.
“Jadi jangan didramatisir. Presiden dan wakil presiden bekerja saling melengkapi. Ada pihak yang ingin memecah kekompakan keduanya dengan membangun narasi provokatif, tetapi kami yakin masyarakat tidak akan mudah terpengaruh,” tegas Bambang.
Istana: Murni Kebutuhan Teknis
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga telah memberikan penjelasan mengenai perubahan posisi duduk Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (20/7/2026).
Menurut Prasetyo, perubahan tata letak tersebut dilakukan karena Presiden Prabowo menggunakan teleprompter saat menyampaikan evaluasi dan paparan mengenai berbagai program pemerintah selama sekitar 21 bulan masa pemerintahannya.
Menurut Prasetyo, pemaparan Presiden perlu didukung oleh data yang ditampilkan melalui teleprompter. Penggunaan perangkat tersebut memerlukan penyesuaian posisi meja agar penyampaian materi berjalan lebih efektif. Maka dari itu, Prabowo duduk di hadapan jajaran pembantunya di Kabinet.
“Secara layout kalau kemarin diperhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata,” tutur Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan dinamika politik ataupun hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.
“Kalau yang dipertanyakan adalah posisi Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan,” ujar Prasetyo kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Prasetyo menegaskan pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran tetap solid. Selain itu, seluruh jajaran kabinet juga berfokus menjalankan program-program prioritas nasional.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
12 Pesan Utama Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna
Sebagai informasi, pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Prabowo tidak hanya memaparkan capaian, tetapi juga menjelaskan fondasi ekonomi-politik yang menjadi arah pemerintahannya ke depan.
Berbeda dengan pidato yang biasanya berisi daftar program, Prabowo kali ini menyusun narasi besar: Indonesia selama puluhan tahun mengalami kebocoran ekonomi, sementara pemerintahannya mengklaim tengah membangun sistem baru untuk menutup kebocoran tersebut sekaligus memperkuat negara kesejahteraan.
Berikut poin-poin penting yang menjadi benang merah pidato Prabowo:
1. Kebocoran ekonomi menjadi akar persoalan Indonesia
Prabowo membuka pidatonya dengan menyebut persoalan utama yang menurutnya selama ini menghambat kemajuan Indonesia, yakni keluarnya kekayaan nasional melalui praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan.
Dia menyebut nilai kebocoran tersebut mencapai ratusan miliar dolar AS setiap tahun berdasarkan data lembaga internasional. Menurutnya, persoalan itu jauh lebih besar daripada sekadar masalah fiskal maupun efisiensi anggaran.
Presiden menilai selama puluhan tahun Indonesia kehilangan nilai tambah dari sumber daya alam akibat praktik manipulasi perdagangan internasional.
2. Negara harus hadir lebih kuat menguasai ekonomi strategis
Dari persoalan kebocoran tersebut, Prabowo kemudian mengaitkannya dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pemerintah sedang menjalankan amanat konstitusi bahwa cabang produksi penting dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Narasi ini menjadi dasar berbagai kebijakan seperti pembentukan Danantara, ekspor satu pintu, hingga penguatan koperasi desa.
3. MBG disebut bukan pemborosan, tetapi investasi negara
Prabowo kembali membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menuai kritik. Menurutnya, kritik terhadap MBG tidak sebanding dengan minimnya perhatian terhadap kebocoran ekonomi yang nilainya jauh lebih besar.
Ia menilai negara wajib memberi makan anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan sebagai implementasi Pasal 34 UUD 1945 mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
4. Danantara disebut sebagai warisan jangka panjang
Salah satu bagian pidato yang paling banyak mendapat sorotan ialah ketika Prabowo menyebut pembentukan Danantara sebagai salah satu pencapaian terbesar pemerintahannya. Ia mengklaim Indonesia kini memiliki sovereign wealth fund dengan nilai aset lebih dari US$1 triliun.
Selain itu, pemerintah juga disebut berhasil memangkas jumlah entitas BUMN dari 1.077 menjadi target maksimal 350 melalui konsolidasi, yang diklaim mampu menghemat biaya operasional puluhan triliun rupiah.
5. Ekspor satu pintu menjadi instrumen menutup kebocoran
Prabowo juga banyak mengulas pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, sistem ekspor satu pintu dibangun agar pemerintah mengetahui volume ekspor, harga sebenarnya, hingga devisa yang kembali ke Indonesia.
Ia mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini disebut mengalami selisih harga sangat besar antara Indonesia dan pasar internasional akibat praktik manipulasi kontrak. Prabowo mengklaim setelah PT DSI mulai beroperasi, selisih harga tersebut mulai menyempit secara signifikan.
6. Prabowo menegaskan Indonesia menganut welfare state
Selain penguatan negara dalam sektor ekonomi strategis, Prabowo juga menekankan Indonesia sedang membangun negara kesejahteraan. Ia bahkan menyebut sistem perlindungan sosial Indonesia sebagai salah satu yang terkuat di dunia.
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan secara rinci berbagai program bantuan sosial mulai dari PKH, KIP, JKN, subsidi energi, FLPP, subsidi pupuk, hingga MBG yang menurutnya menjangkau puluhan juta masyarakat.
7. Digitalisasi menjadi mesin reformasi birokrasi
Selain ekonomi, Prabowo juga memberi perhatian besar pada digitalisasi pemerintahan. Ia meminta seluruh data bantuan sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan diintegrasikan dalam satu sistem.
Target akhirnya adalah menghilangkan birokrasi berlapis, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, dan menciptakan pemerintahan digital kelas dunia.
8. Koperasi Merah Putih diposisikan sebagai pengendali rantai pasok
Prabowo juga menjelaskan lebih rinci filosofi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, koperasi tidak sekadar menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga alat negara untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Ia mengklaim margin perdagangan yang selama ini dinikmati para perantara dapat dikembalikan kepada petani dan konsumen melalui koperasi. Selain itu, jaringan koperasi akan menjadi instrumen pemerintah mengendalikan inflasi serta distribusi barang pokok hingga tingkat desa.
Presiden menjelaskan bahwa hingga saat ini lebih dari seribu Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi, sementara pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu koperasi beroperasi pada akhir tahun 2026.
9. Berdirinya Bank Emas Indonesia untuk pertama kalinya
Kemudian salah satu capaian yang disoroti Presiden adalah berdirinya Bank Emas Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia.
Menurut Presiden, dalam waktu satu tahun bank tersebut telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar AS, yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional di mata dunia.
“Dalam 1 tahun, bank yang kita dirikan 1 tahun yang lalu, sekarang sudah mengelola emas senilai 20 miliar dolar. Ini juga kekuatan ekonomi yang dilihat oleh dunia juga dan saya percaya di tahun-tahun mendatang, ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam, kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia,” kata Prabowo.
10. Menaikan gaji Hakim setelah 12 tahun tak berubah
Di bidang reformasi hukum, Presiden menegaskan pemerintah telah menaikkan gaji hakim yang selama 12 tahun tidak mengalami penyesuaian.
Pemerintah juga memprioritaskan penyediaan perumahan bagi para hakim guna memperkuat kehormatan, kesejahteraan, dan integritas lembaga peradilan.
11. Efisiensi birokrasi akan menjadi agenda berikutnya
Meski memaparkan berbagai capaian, Prabowo mengakui pekerjaan rumah pemerintah masih besar. Ia menilai regulasi masih terlalu banyak dan birokrasi masih rumit.
Karena itu, pemerintah akan melanjutkan agenda deregulasi, penyederhanaan aturan, hingga penerapan GovTech dan Single National Identity sebagai fondasi reformasi administrasi negara.
12. Pidato ini menjadi kerangka narasi menuju 17 Agustus
Di luar daftar capaian, pidato Prabowo memperlihatkan arah komunikasi politik pemerintah menjelang HUT ke-81 RI.
Alih-alih hanya mengumumkan program baru, Presiden berupaya membangun narasi bahwa berbagai kebijakan strategis mulai dari Danantara, PT DSI, MBG, digitalisasi, hingga Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari satu desain besar untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Prabowo juga beberapa kali mengajak kabinet tidak hanya fokus pada kekurangan, tetapi mengakui capaian yang telah diraih dalam 20 bulan pertama pemerintahan, sembari menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
