PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta setelah periode Lebaran 2026. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi energi dan anggaran di tengah tekanan global, khususnya kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa skema kerja fleksibel tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diumumkan secara rinci kepada publik.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (20/3/2026).
Menurut Airlangga, langkah ini penting untuk menekan mobilitas masyarakat secara nasional, sehingga konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat ditekan secara signifikan.
Pemerintah menilai kebijakan tersebut berpotensi menghemat hingga seperlima konsumsi BBM harian atau sekitar 20% dari pemakaian normal, seiring berkurangnya aktivitas perjalanan kerja masyarakat.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ujar Airlangga.
Menko Airlangga mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan.
“Pasca-Lebaran, tapi (pelaksanaan WFH) nanti akan kita tentukan waktunya,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa saat ini, pemerintah sedang menggodok teknis pelaksanaan yang nantinya tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah.
“Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan Pemda-pemda. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” pungkas Airlangga.
