PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan mulai menunjukkan kecenderungan lebih terkendali meski statusnya masih berada pada Level III (Siaga). Kondisi penurunan aktivitas gunung api ini disampaikan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten sebagaimana dilansir dari Detikcom.
“Sudah kecenderungan mereda, tapi level masih di III. Beberapa indikator mulai menurun,” kata Kepala BPBD Banten Lutfi Mujahidin dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Lutfi menerangkan bahwa aktivitas letusan terakhir dari gunung tersebut terdeteksi beberapa hari yang lalu. Pihaknya mengharapkan adanya penurunan tingkat kedaruratan dalam waktu dekat seiring membaiknya situasi di lapangan.
“Erupsi terakhir pada Sabtu 11 Juli 2026. Semoga menurun ke Level II,” ucap Lutfi.
Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi juga merilis data pemantauan terbaru pada hari yang sama untuk periode pengamatan pagi hingga siang hari.
“Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0-I. Teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 20-50 meter dari puncak,” tulis pengamat gunung api, M Dika Nurzaman.
Berdasarkan alat perekam aktivitas kegempaan, petugas mendeteksi adanya dua jenis gempa yang terjadi di area gunung tersebut.
“2 kali gempa hybrid/fase banyak dengan amplitudo 17.4-18 mm, S-P tidak teramati dan lama gempa 6-11 detik. 1 kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 2-17.5 mm, dominan 5 mm,” ujar Dika.
Saat ini, Gunung Anak Krakatau pun masih berstatus Level III (Siaga). Petugas memberi imbauan agar masyarakat tak mendekati Gunung Anak Krakatau.
“Masyarakat/pengunjung/wisatawan/pendaki tidak mendekati G. Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif,” imbuhnya.
Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada Status Level III (Siaga). Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018.
Merespons perkembangan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, mendorong Pemerintah untuk melakukan kesiapasiagaan nasional demi keselamatan masyarakat.
Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami akibat aktivitas GAK, Puan meminta Pemerintah tetap siaga bencana.
“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang menunjukkan intensitas erupsi lebih tinggi menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh,” kata Puan dalam keterangan resminya, dikutip pada Jumat, (17/7/2026).
Mantan Menko PMK ini pun menegaskan, Pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik. Khususnya, kata Puan, di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi.
“Evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi. kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” jelasnya.
“Ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah,” lanjut Puan.
Menurut Puan, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
“Hal ini agar tidak menimbulkan kepanikan maupun ruang bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi,” terang Puan.
Puan menambahkan, kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir maupun pelaku aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda.
“Perlu juga dipetakan bagi masyarakat kelompok rentan, sehingga evakuasi saat bencana terjadi semakin lebih efektif dan tidak memakan waktu,” ucapnya.
Puan pun menilai, penguatan mitigasi bencana harus menjadi investasi jangka panjang. Ia memastikan DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan Pemerintah menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
“Terutama dalam hal penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat menjadi bagian dari agenda nasional dalam membangun ketahanan bencana Indonesia,” jelas Puan.
Hal senada juga disampaikan oleh, Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, yang membidangi urusan penanggulangan bencana dan transportasi, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Iwan menegaskan perlunya perhatian khusus pada area pesisir di wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak termasuk kawasan pesisir Banten dan Lampung, karena rawan terdampak gelombang maupun material vulkanik.
“Terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan tinggi,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, latihan evakuasi, pembaruan peta risiko, kesiapan tempat pengungsian, hingga integrasi komunikasi antarinstansi harus menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara rutin, bukan hanya dilakukan ketika aktivitas vulkanik meningkat.
“Kita berharap potensi ancaman bencana Anak Gunung Krakatau tidak terjadi. Namun bersiap untuk setiap kemungkinan, termasuk kondisi skenario terburuk, dapat meminimalisir dampak. Ini juga demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
