PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan mengalami kerugian material mencapai miliaran rupiah setelah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, mengalami kerusakan parah akibat ditabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa (14/7/2026).
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengatakan kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada aset pemerintah, tetapi juga mengganggu mobilitas masyarakat yang selama ini memanfaatkan fasilitas penyeberangan tersebut. Menurutnya, estimasi kerugian material akibat insiden tersebut mencapai miliaran rupiah.
“Akibat kejadian ini, Dinas Bina Marga memperkirakan kerugian materiel mencapai miliaran rupiah,” kata Siti di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan hingga kini, pemerintah daerah juga belum mencapai kesepakatan dengan perusahaan pemilik truk terkait mekanisme pertanggungjawaban maupun ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.
Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan struktur JPO mengalami kerusakan berat sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan. Atas dasar pertimbangan keselamatan pengguna jalan, Dinas Bina Marga memutuskan untuk membongkar seluruh konstruksi JPO dibandingkan melakukan perbaikan.
Langkah tersebut diambil guna menghindari potensi bahaya apabila struktur jembatan tetap dipertahankan.
Sebanyak dua alat berat dikerahkan untuk membongkar struktur JPO yang mengalami kerusakan berat dan nyaris roboh.
Petugas dari sejumlah instansi melakukan pembongkaran secara bertahap guna memastikan proses berjalan aman dan tidak membahayakan pengguna jalan.
Penutupan jalan diberlakukan untuk kendaraan dari arah Pancoran menuju Blok M maupun sebaliknya.
Rekayasa lalu lintas juga diterapkan di sejumlah ruas jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi.
Dinas Bina Marga menyatakan pembangunan kembali JPO Tendean akan dilakukan setelah melalui penyusunan perencanaan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu dimulainya pembangunan karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.
“Prioritas saat ini adalah melakukan pembongkaran JPO secepat mungkin agar lalu lintas bisa berjalan normal kembali, bisa digunakan oleh masyarakat,” ujar Siti.
Sementara itu, sopir truk yang terlibat dalam insiden tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pengemudi kendaraan bertonase besar maupun pengangkut alat berat agar selalu memperhatikan batas tinggi kendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas guna mencegah kejadian serupa terulang.
