PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama mitra statistik dan instansi terkait resmi mempercepat proses verifikasi data 11.017.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berstatus dinonaktifkan. Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan akurat.
“BPS memiliki jaringan mitra statistik yang selama ini dilibatkan dalam berbagai survei nasional. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga akurasi,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat dikonfirmasi dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin, (16/2/2026).
Amalia mengatakan bahwa BPS akan bekerja sama dengan pihak Kementerian Sosial (Kemensos), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan mitra statistik lainnya dalam pelaksanaan groundcheck bagi puluhan juta data tersebut. Ia berharap kolaborasi lintas tim ini dapat mempercepat verifikasi, sekaligus menjaga kualitas dan keakuratan data.
Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang tersebar di berbagai wilayah.
BPS bersama Kementerian Sosial sudah memetakan jumlah – sebaran wilayah jangkauan pelaksanaan verifikasi lapangan yang akan berlangsung sekitar dua bulan itu.
Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat ada lebih dari 40 ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah direaktivasi setelah sebelumnya dinonaktifkan pemerintah. Selain itu, ada pula 2.000 peserta yang pada akhirnya beralih menjadi peserta BPJS mandiri atau membayar iuran sendiri.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan angka tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data terhadap sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan.
“Per hari ini ada 40 ribu lebih yang sudah reaktivasi dari 11 juta itu ya. 2.000 di antaranya beralih ke mandiri,” kata Gus usai rapat pembahasan soal polemik penonaktifan BPJS Kesehatan Segmen PBI di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2026).
Kendati demikian, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik tetap akan melakukan ground check atau pengecekan di lapangan untuk memastikan apakah yang bersangkutan memang mampu membayar iuran secara mandiri atau masih membutuhkan skema PBI.
“Tetap kami lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi,” tutur Gus Ipul.
Selain itu, 106.153 peserta lainnya dipastikan telah direaktivasi otomatis status kepesertaannya karena tercatat sebagai pasien katastropik atau pengidap penyakit kronis.
Kemensos menegaskan proses pemutakhiran dan verifikasi data akan terus dilakukan secara rutin setiap bulan agar bantuan iuran tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terbaru penerima manfaat dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.
Diketahui, pada awal Februari 2026, terdapat 11 juta peserta PBI program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dinonaktifkan kepesertaannya.
Para pasien yang semula terdaftar sebagai peserta PBI menjadi tidak bisa mengakses layanan kesehatan PBI karena mereka baru tahu bahwa keanggotaannya sudah tidak aktif lagi.
Penonaktifan keanggotaan PBI ini mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, diteken Mensos Saifullah Yusuf pada 19 Januari 2026, diundangkan pada 22 Januari 2026, dan mulai berlaku pada 1 Februari 2026.
Penonaktifan BPJS PBI karena ada perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data acuan PBI.
Peserta PBI adalah fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, atau desil 1 hingga 5 dalam DTSEN, sedangkan desil 6 sampai 10 alias kelas menengah ke atas tidak menjadi peserta PBI JKN.
