PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan awal ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan keputusan Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, (17/2/2026) malam.
“Secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memimpin sidang isbat dalam konferensi pers yang juga disiarkan secara resmi lewat YouTube Bimas Islam Kemenag RI, Selasa (17/2/2026).
Nasaruddin menuturkan, keputusan ini diambil karena pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran 0° 56‘ 23“ (0,94°) hingga 1° 53‘ 36“ (1,89°).
Artinya, secara hisab, posisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria Visibilitas Hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.
“Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan rukyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” jelasnya.
Sidang isbat ini dihadiri sejumlah pihak, antara lain Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan ormas Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Keterlibatan banyak lembaga tersebut menunjukkan pendekatan kolektif dan berbasis keilmuan dalam proses penetapan awal Ramadhan.
Nasaruddin berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama.
“Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” pesannya.
Hasil sidang isbat yang dilakukan Kemenag ini sekaligus mengonfirmasi bahwa awal bulan Ramadhan 2026 yang ditetapkan pemerintah, berbeda dengan yang ditetapkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026. Penetapan ini menegaskan penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang kini sepenuhnya diadopsi organisasi tersebut.
Meski terdapat perbedaan penetapan awal Ramadan dengan Muhammadiyah, Nasaruddin mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan.
“Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan,” pungkasnya.
Sidang isbat turut dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain perwakilan duta besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ada juga beberapa lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, serta Planetarium Jakarta.
