PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh Muslim Indonesia memberikan respons positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP). Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, (4/2/2026) kemarin, menjadi forum dialog penting mengenai langkah strategis tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengungkapkan isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 ormas Islam hingga kiai sepuh di Istana Kepresidenan Jakarta. Para tokoh yang hadir menyatakan pemahaman mendalam atas alasan di balik keputusan Presiden Prabowo, terutama terkait upaya perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Tadi Presiden menjelaskan secara ekstensif sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu, dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden,” kata Gus Yahya usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut dia, baik pemerintah maupun ormas Islam sepakat memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Gus Yahya menuturkan tujuan Prabowo bergabung Board of Peace untuk membela dan membantu kemerdekaan Palestina.
“Hal-hal yang nanti dilakukan di dalam dewan tersebut akan menjadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang pada dasarnya dan menjadi motivasi mereka berpartisipasi di dalam dewan itu untuk membela dan membantu Palestina,” jelasnya.
Dia menyampaikan Prabowo akan berkonsolidasi dengan negara-negara Timur Tengah dan Islam yang berpartisipasi dalam Board of Peace.
Selain itu, Presiden Prabowo juga berjanji akan waspada dan berkomitmen membantu rakyat Palestina, khususnya Gaza. Salah satunya, dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. PBNU juga menitip pesan agar Indonesia tak mudah terbawa arus yang merugikan rakyat Palestina.
Hal senada juga disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, yang juga merupakan tokoh senior Muhammadiyah, yang menyampaikan bahwa penjelasan Presiden Prabowo mengenai Dewan Perdamaian atau BoP Gaza sangat jelas.
Menurutnya, 100 persen pemuka agama yang hadir sangat memahami tindakan yang diambil oleh Presiden. Muhadjir menegaskan bahwa tidak ada perdebatan berarti selama sesi dialog berlangsung, meskipun ada beberapa pertanyaan yang justru membuat penjelasan Presiden semakin transparan.
Muhadjir Effendy meyakini bahwa tokoh-tokoh ormas Islam yang mengikuti pertemuan tersebut sepakat dengan pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia anggota BoP.
Disis lain, Ketua Umum MUI, KH M. Anwar Iskandar, juga menyatakan pemahamannya terhadap komitmen Presiden Prabowo yang ingin memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui BoP.
Anwar Iskandar menegaskan bahwa MUI mendukung pilihan Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia masuk dalam keanggotaan BoP. Dukungan ini diberikan manakala tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.
Menurut Anwar, lembaga yang dibentuk Amerika Serikat dan melibatkan sejumlah negara, termasuk negara-negara Islam tersebut, diharapkan menjadi wadah kerja sama dalam menciptakan perdamaian dunia.
Namun, jika di kemudian hari organisasi itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi Palestina maupun perdamaian global, Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya siap mempertimbangkan untuk keluar.
“Kalau ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan bagi Palestina serta perdamaian dunia, negara-negara Islam yang ada di dalamnya akan keluar dari Board of Peace,” tegasnya.
Sebelumnya, MUI sempat meminta pemerintah meninjau ulang keputusan bergabung dengan Board of Peace. Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis menilai langkah tersebut berpotensi tidak berpihak pada kepentingan Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” ujar Cholil melalui akun media sosial X, Rabu 28 Januari.
Indonesia Gabung Board of Peace
Diketahui, Board of Peace resmi diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Lembaga ini dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.
Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo usai melakukan penandatangan piagam BoP, dikutip dari keterangannya, Kamis (22/1/2026).
