PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto resmi menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 6,68 triliun kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk memperkuat pembiayaan perumahan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini diambil dalam kerangka mendukung Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjadi tulang punggung skema pembiayaan rumah bersubsidi di Indonesia.
Kebijakan PMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2025, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 30 Desember 2025 dan mulai berlaku resmi setelah diundangkan.
“Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tulis Pasal 1 beleid tersebut.
Pemerintah berharap suntikan modal ini dapat memperkuat likuiditas SMF sebagai penyedia dana jangka menengah dan panjang bagi perbankan penyalur KPR FLPP, sehingga pembiayaan rumah tetap terjangkau dan berkelanjutan.
Skema FLPP yang dibantu oleh modal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian rakyat, termasuk pencapaian target pembangunan 3 juta rumah layak untuk masyarakat Indonesia. Skema ini juga mencakup penyediaan likuiditas dan pendanaan untuk memperkuat daya serap pembiayaan di perbankan mitra penyalur.
Nilai penambahan PMN yang diberikan kepada SMF tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau tepatnya Rp6.684.022.705.000. Seluruh dana penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Dengan dukungan modal negara Rp 6,68 triliun, SMF diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan rumah terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah layak dengan bunga rendah dan tenor panjang.
