PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 pada Jumat (6/2/2026) dengan tema resmi “Kompak, Bergerak, Berdampak”, yang dipilih sebagai cerminan semangat kolektif partai dalam memperkuat soliditas internal, memperluas kerja nyata di tengah masyarakat, serta menghasilkan dampak nyata bagi publik Indonesia.
Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa tema tersebut bukan sekadar slogan perayaan, melainkan pengingat strategis bagi seluruh kader untuk terus menjaga kekompakan dan kesatuan organisasi di tengah dinamika politik nasional. Ia menyatakan tema ini menjadi landasan moral dan politik dalam memperjuangkan cita-cita negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
“Partai Gerindra genap berusia 18 tahun. Sebuah usia yang cukup matang dalam sebuah perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk terus bergerak maju dalam perjuangan kita mencapai cita-cita negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan melahirkan hasil-hasil yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sugiono dalam keterangan videonya, Jumat (6/2/2026).
Seluruh kader, kata dia, harus tetap berpegang pada cita-cita tersebut karena perjuangan belum selesai dan langkah gerakan masih panjang.
“Yakinlah kita berada di jalan yang benar, yakinlah bahwa kita pasti menang. Dirgahayu Partai Gerakan Indonesia Raya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk dan membimbing langkah kita,” tuturnya.
Perayaan HUT ke-18 tidak hanya berlangsung di arena nasional, tetapi juga diperingati di berbagai daerah melalui kegiatan yang mencerminkan makna tema tersebut:
Jawa Barat: DPD Gerindra Jawa Barat menggelar kegiatan social bertajuk “DPD Gerindra Jawa Barat Berbagi: Tausiyah dan Santunan Anak Yatim” dengan melibatkan sekitar 500 anak yatim di Kota Bandung. Kegiatan ini menempatkan aksi sosial sebagai bagian sentral peringatan HUT, menggambarkan semangat “bergerak” dan “berdampak” Gerindra di masyarakat.
Kota Batu: DPC Gerindra Kota Batu menyelenggarakan gebyar sembako murah untuk warga Desa Beji, menyediakan ratusan paket sembako yang ludes dalam waktu singkat. Inisiatif ini efektif memperlihatkan fokus pada kepedulian sosial dan upaya mengurangi beban masyarakat di tingkat lokal.
Palopo: Di Palopo, DPC Gerindra mengundang kader dari berbagai struktur partai untuk berkumpul dan memperkuat kekompakan dalam perayaan HUT di Hotel Value, yang sekaligus berfungsi sebagai ajang konsolidasi kader menjelang kegiatan politik selanjutnya.
Sejarah Gerindra
Dilansir dari laman Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya atau akrab disebut Gerindra lahir pada 2008.
Partai Gerindra lahir dari keprihatinan Fadli Zon dan adik dari Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo terhadap kondisi politik Indonesia yang mereka anggap jauh dari nilai-nilai demokrasi.
Berangkat dari situ, muncul gagasan untuk mendirikan partai. Ide ini lantas dibahas Hashim bersama orang-orang di lingkaran Prabowo.
Kala itu, Prabowo masih menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Bahkan, ia sempat maju dalam konvensi calon presiden dari Partai Golkar.
Singkat cerita pada Desember 2007, berkumpul sejumlah tokoh untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk.
Tokoh yang hadir di antaranya Fadli Zon, Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Suhardi.
Mereka berkumpul di markas Institute for Policy Studies (IPS) di Bendungan Hilir, Jakarta. Fadli Zon kala itu menjadi Direktur Eksekutif IPS.
Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye Pemilu 2009, yakni 6 Februari 2008.
Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur, serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
