PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Wacana yang digulirkan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan untuk dua periode penuh yakni di tahun 2029–2034, telah memicu respons beragam dari elite dan parpol nasional.
Adapun Jokowi secara terbuka menyatakan dukungan agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berlanjut dua periode, meski masa jabatan mereka baru memasuki tahun kedua.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di Solo pada 30 Januari 2026, menanggapi wacana internal partai politiknya yakni, soal pernyataan dari Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menyebut Gibran berpotensi menjadi kompetitor kuat Prabowo di kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
“Kan sudah saya sampaikan Prabowo-Gibran dua periode. Sudah, itu saja,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Jokowi menegaskan instruksi itu sudah disampaikannya sejak lama kepada relawan seperti Bara JP. Namun, respons dari parpol terhadap pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan perspektif yang berbeda antara satu partai dengan yang lain.
Beberapa di antaranya langsung secara tegas mendukung Prabowo, namun masih terbelah soal sosok wakil presiden yang akan mendampingi.
- Partai Demokrat: Fokus ke Program Pemerintah Saat Ini dan Tantangan Nasional
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan partainya saat ini tidak langsung menyatakan dukungan terhadap gagasan dua periode tersebut.
Ia menyebut Demokrat lebih memilih fokus pada pengawalan pemerintahan Prabowo–Gibran di tahun 2026 dan menyelesaikan tantangan politik, ekonomi, serta sosial yang ada, sebelum membicarakan Pilpres 2029.
“Ya kita mengawal Presiden Prabowo bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjawab tantangan bangsa, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar dapat dirasakan dan tentunya menciptakan kedamaian, keamanan untuk seluruh elemen bangsa. Jadi fokus kita di situ sekarang ini, tahun 2026 ya. Insyaallah kita kawal semua yang positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ibas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia, sehingga diskusi soal pencalonan dua periode menurut Demokrat terlalu prematur.
“Jadi kalaupun ada yang lain berbicara untuk partainya, kepentingan partainya, ya silakan saja. Tapi bagi Demokrat saat ini masih fokus untuk membantu suksesnya program presiden Prabowo Subianto,” ujar Herman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
- Golkar: Belum Tegaskan Sikap, Fokus Sukseskan Visi dan Target Pemerintah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, prioritas utama Partai Golkar saat ini adalah fokus bekerja menyukseskan visi dan target pemerintah.
Menurut Sarmuji, jika visi Presiden Prabowo tercapai dan mendapatkan dukungan rakyat, maka persiapan Pilpres 2029 akan berjalan lebih mudah.
“Insyaallah dengan kerja bersama yang solid, visi Presiden tercapai, Pak Prabowo akan makin dicintai rakyat. Kalau rakyat cinta urusan 2029 bisa lebih mudah,” ujar Sarmuji saat dihubungi, Kamis (5/2/2026).
Meski demikian, Sarmuji tidak menjawab secara tegas apakah Golkar sepakat dengan pernyataan Jokowi yang mendukung Prabowo dan Gibran kembali berpasangan.
Sarmuji hanya menegaskan, Golkar sebagai partai pendukung pemerintah saat ini masih fokus untuk mengawal seluruh agenda pembangunan pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
“Kami mendukung setiap visi dan program Presiden Prabowo sampai tuntas,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Dukungan ke Prabowo, Wapres Belum Dibahas
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tegas menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk maju kembali sebagai presiden dua periode.
“Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal dua periodelah,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Namun PKB belum membahas apakah Gibran akan dipilih kembali sebagai calon wakil presiden pada 2029. PKB menilai evaluasi lebih lanjut akan dilakukan di internal partai sebelum mengumumkan sikap final.
“Oh belum dibahas. Belum,” tegas Cak Imin.
- PAN: dukung Prabowo-Zulhas
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa partainya telah memiliki sikap final untuk kembali mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
Eddy mengatakan, dukungan PAN terhadap Prabowo merupakan pilihan yang bersifat konsisten, mengingat PAN menjadi satu-satunya partai di luar Gerindra yang mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden sebelumnya.
“Kita sudah tiga kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai lho di luar Gerindra, yang konsisten mendukung Pak Prabowo tiga kali dalam tiga Pilpres,” kata Eddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (5/2/2026).
Meski demikian, Eddy menegaskan PAN belum mengambil keputusan mengenai sosok wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Menurut dia, penentuan pasangan capres-cawapres memerlukan banyak pertimbangan sehingga PAN memilih tidak terburu-buru.
Eddy menekankan, fokus utama PAN saat ini adalah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk melalui kader-kadernya yang duduk di kabinet.
Secara pribadi, Eddy mengaku lebih mendukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden.
“Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu,” ujar Eddy.
Namun, dia menegaskan bahwa sikap tersebut belum menjadi keputusan resmi partai.
- PKS: Belum Putuskan Dukungan, Fokus Kawal Pemerintahan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, belum menentukan sikap resmi soal dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menjabat hingga dua periode.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa di internal partainya, persoalan Pilpres 2029 menjadi kewenangan Majelis Syuro PKS.
Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait sikap atau dukungan terhadap pihak tertentu untuk Pilpres mendatang.
“Terkait Pilpres 2029 kami belum ada pembahasan. Secara AD/ART partai, kewenangan terkait Pilpres ada di Majelis Syuro. DPP sebagai mandataris Majelis Syuro akan menjalankan keputusan hasil Musyawarah Majelis Syuro. Hingga saat ini, belum ada pembahasan terkait pilpres di Majelis Syuro,” ujar Kholid saat dihubungi, Jumat (6/2/2026).
Meski begitu, Kholid memastikan bahwa PKS akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo hingga selesai pada 2029 mendatang.
Langkah ini penting untuk memastikan setiap program terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
- PDI Perjuangan (PDIP): Fokus Penanganan Masalah Rakyat
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, enggan menanggapi terlalu jauh mengenai pernyataan Jokowi yang menyatakan dukungan agar Prabowo-Gibran menjabat dua periode.
Ganjar menilai, saat ini ada hal yang jauh lebih mendesak untuk diperhatikan daripada membicarakan kontestasi politik 2029.
Ia mengajak semua pihak untuk mengalihkan fokus pada penanganan masalah kerakyatan yang sedang terjadi di tanah air.
“Mari kita urus saudara kita yang terkena bencana, soal sampah yang hari (ini) jadi persoalan,” kata Ganjar, pada Kamis (5/2/2026).
Selain isu kebencanaan dan lingkungan, Ganjar juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masa depan generasi muda melalui pendidikan.
“Soal nasib anak-anak kita, soal akses pendidikan. Itu jauh lebih penting untuk ditanggapi,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan dini Jokowi ihwal Prabowo-Gibran dua periode sebagai upaya mencari muka.
“Biar Gibran tetap aman di dekapan Prabowo,” kata dia saat dihubungi pada Selasa, 3 Februari 2026.
Selain itu, dia mengatakan hasrat Jokowi yang menyebut Prabowo-Gibran dua periode sebagai upaya membersihkan pernyataan keliru dari elite Partai Solidaritas Indonesia.
Di media sosial, tagar #PrabowoGibran2Periode ramai di TikTok, sementara narasi etika politik dan isu dinasti menguat di platform X. Dukungan Jokowi dinilai berpotensi mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan partai politik nasional.
