PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menerima undangan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dijadwalkan berlangsung 19 Februari 2026 di Washington D.C., Amerika Serikat. Namun, hingga saat ini kehadiran Presiden Prabowo Subianto di acara tersebut belum dapat dipastikan dan masih dalam tahap pertimbangan istana.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa surat undangan sudah diterima oleh Presiden namun belum ada keputusan final mengenai partisipasi Kepala Negara dalam pertemuan tingkat pemimpin global tersebut.
“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujarnya.
Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI tersebut menyampaikan bahwa kalaupun Presiden Prabowo hadir, Pras berharap kegiatan ini sekaligus penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia.
“Kami menghendaki, dan ingin bisa dua-duanya,” ujar Prasetyo.
Diketahui, saat ini, Indonesia tengah menunggu jadwal pasti kapan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu digelar.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kesepakatan tarif impor dagang dengan Amerika Serikat sudah selesai. Tinggal tahap penyempurnaan dan legal drafting.
“Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting,” kata Airlangga seusai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Penandatanganan antara dua kepala negara, kata Airlangga, tinggal menunggu jadwal. Ia belum mengetahui jadwal pasti terkait penandatanganan tersebut.
“Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump,” ujarnya.
Sebagai informasi, Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Amerika Serikat sebagai penggagas, kemudian Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE) dan Uzbekistan.
