PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 sebagai langkah strategis dalam mengembangkan ekosistem hidrogen nasional serta mendorong pemanfaatannya dalam kerangka ekonomi domestik dan transisi energi bersih.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pemerintah melihat hidrogen sebagai komponen penting dalam transformasi energi Indonesia ke arah rendah karbon dan penguatan ketahanan energi nasional.
“Kami mengembangkan GHES karena kebutuhan untuk membangun ekosistem hidrogen dari hulu hingga hilir sangat krusial bagi masa depan energi Indonesia,” ujar Yuliot saat membuka GHES secara virtual yang digelar di Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Jakarta, Selasa, (10/2/2026).
Pemerintah menilai hydrogen, khususnya green hydrogen yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan berpotensi menjadi fondasi penting dalam strategi transisi energi nasional.
Potensi EBT nasional yang mencapai sekitar 3.600 gigawatt dinilai mampu menjadi fondasi pengembangan industri hidrogen dari hulu hingga hilir.
Targetnya, Indonesia tidak hanya menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar atau sumber energi bersih di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemain utama dalam pasar global yang berkembang pesat.
“Kalau ini bisa kita kembangkan, energi baru terbarukan sesuai potensi yang ada dan kita maksimalisasikan untuk kepentingan hilirisasi industri, termasuk mengembangkan ekosistem hidrogen, potensi kita sebagai pemain utama dunia ini akan sangat besar,” kata Yuliot
Pembangunan ekosistem ini juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi teknologi tinggi, serta meningkatkan daya saing sektor industri Indonesia di era ekonomi hijau.
GHES 2026 diharapkan menjadi platform kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk memperkuat jaringan serta mempercepat adopsi teknologi hidrogen di berbagai sektor.
Yuliot menyampaikan konsumsi hidrogen Indonesia berada di angka 1,75 juta ton per tahun. Pemanfaatan hidrogen didominasi untuk ketahanan pangan, yakni untuk pupuk urea, amonia, dan kilang minyak.
Lebih lanjut, dia menyampaikan pengembangan hidrogen juga sejalan dengan Astacita yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Keterkaitan tersebut tercipta dalam hal penguatan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Menurut Yuliot, pemanfaatan hidrogen ke depan akan terus dikembangkan sebagai bahan baku industri dan bahan bakar. Hal ini dilakukan guna mendukung target dekarbonisasi, dan sejalan dengan komitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.
Salah satu proyek yang disoroti adalah gasifikasi batu bara di Tanjung Enim yang telah memasuki tahap groundbreaking. Proyek ini dirancang mengolah sekitar 6 juta ton batu bara per tahun dan menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, sekaligus mengurangi impor LPG hingga sekitar 1 juta ton per tahun serta menghemat devisa negara sekitar Rp9,7 triliun per tahun.
Di sisi energi bersih, hidrogen yang diproduksi dari sumber EBT seperti surya, angin, air, dan panas bumi diarahkan menjadi produk turunan bernilai tambah. Produk tersebut meliputi amonia hijau, metanol hijau, serta bahan bakar sintetis yang memiliki prospek besar untuk pasar ekspor dan pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri.
Sejalan dengan rencana tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan aturan main terkait pemanfaatan hidrogen melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan salah satu hambatan utama dalam pengembangan hidrogen untuk pemanfaatan energi selama ini adalah belum adanya kepastian harga.
“Kemarin ada salah satu bottlenecking ya di regulasi, yang masalah harga. Jadi kalau memproduksi hidrogen dari listrik harganya berapa? Nah ini belum terjawab,” kata Eniya usai acara Launching Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026, di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Lebih lanjut, Eniya membeberkan persoalan harga tersebut akan menjadi fokus utama dalam revisi Perpres 112/2022. Pemerintah menurut dia akan memasukkan berbagai aspek yang selama ini belum diatur secara jelas.
“Jadi termasuk hal-hal tersebut yang belum ada. Nah, nanti kita harapkan Juli itu menjadi pertemuan yang bisa menghadirkan debottlenecking,” ujarnya.
Selain revisi Perpres, pihaknya juga tengah mengusulkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur pengembangan hidrogen dan amonia secara lebih jelas, termasuk pemberian insentif.
“Terus ada usulan regulasi PP baru. Nah, Peraturan Pemerintah baru karena bisa enggak kalau ngatur insentifnya juga? Lalu bisa enggak kalau ngatur khusus hidrogen dan amonia itu menjawab tentang tantangan karbon tadi. Tidak hanya di level Permen saja tetapi bisa Peraturan Pemerintah. Seperti itu,” pungkasnya.
