PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus sektor tekstil hingga kini masih berada dalam tahap kajian intensif. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Ia mengatakan pemerintah memang tengah mempelajari berbagai opsi strategis, namun proses kajian belum menghasilkan keputusan yang dapat diumumkan ke publik.
“Masih dipelajari,” ujarnya singkat.
Airlangga menyatakan bahwa keputusan mengenai entitas baru, seperti kemungkinan pembentukan BUMN tekstil, belum ditetapkan. Hal ini termasuk apakah akan ada entitas baru serupa Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) di sektor energi. Pemerintah juga belum bisa menargetkan waktu pasti kapan keputusan final akan diterbitkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pembentukan BUMN baru khusus sektor tekstil. Arahan ini disampaikan dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026. Pembentukan BUMN tekstil ini dianggap penting untuk memperkuat industri tekstil dan garmen nasional.
Adapun Rencana ini muncul dalam konteks upaya pemerintah memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang sebelumnya sempat mengalami tekanan kompetisi global dan ketidakpastian pasar, termasuk dampak kebijakan tarif Trump.
Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan percepatan studi dan peta jalan (roadmap) revitalisasi industri tekstil, termasuk opsi pembentukan BUMN baru untuk memperkuat sektor strategis ini.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga telah menyiapkan pendanaan investasi senilai US$6 miliar yang direncanakan dialokasikan bagi sejumlah agenda strategis industri tekstil nasional, seperti perolehan barang modal, penerapan teknologi baru, serta penguatan ekspor.
Meskipun begitu, Airlangga menekankan bahwa penyediaan dana tersebut masih bagian dari langkah awal kajian, dan belum berarti menjadi keputusan atas pembentukan BUMN tekstil.
Hal senada juga disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, yang menegaskan pihaknya masih melakukan kajian mendalam terkait rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil. Menurut dia, setiap rencana investasi yang dijalankan Danantara harus melalui studi kelayakan dan asesmen menyeluruh, termasuk untuk sektor tekstil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
“Kita di Danantara, semuanya tentunya investasi yang kita lakukan itu sudah dalam feasibility study atau assessment yang penuh dari segala macam sektor. Tentunya juga kita ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kita penuhi. Termasuk juga, parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan,” ucap dia ditemui di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menjelaskan Danantara terbuka untuk menerima peluang investasi dengan tingkat imbal hasil yang lebih rendah dari parameter yang ditetapkan, sepanjang investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Rosan menilai sektor tekstil memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan.
Saat ditanya mengenai kepastian pembentukan BUMN tekstil baru, Rosan menegaskan hingga kini belum ada keputusan final. Danantara masih membuka berbagai opsi yang memungkinkan.
“Kita masih melihat opsi-opsinya,” pungkasnya.
