PETISI BRAWIJAYA MEDIA, JAKARTA – Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah menembus kisaran lebih dari 40 persen, memicu sorotan dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s Investors Service dan S&P Global Ratings terkait risiko fiskal dan kebijakan ekonomi nasional.
Laporan pertama diterbitkan oleh Moody’s Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori ‘stable’ ke ‘negative’.
Moody’s baru-baru ini menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari “stabil” menjadi “negatif”, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level Baa2 (investment grade).
Penurunan outlook ini mencerminkan kekhawatiran lembaga itu terhadap ketidakpastian kebijakan fiskal dan tata kelola, salah satunya terkait dengan manajemen fiskal dan proyeksi utang pemerintahan yang kian meningkat.
Namun outlook membawa dampak terhadap aset keuangan Tanah Air, karena menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik, dan pada akhirnya akan memengaruhi arus modal yang keluar dan masuk ke pasar keuangan domestik.
Moody’s juga menyebut risiko pelebaran defisit dan prediktabilitas kebijakan sebagai faktor yang perlu diwaspadai oleh investor global.
Selain prediktabilitas, Moody’s menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.
Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.
Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.
Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody’s menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.
Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody’s, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.
Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.
“Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan,” dikutip dari laporan Moody’s.
Sementara itu, S&P Global Ratings sebelumnya juga menyoroti ketidakpastian fiskal Indonesia, meskipun belum ada revisi rating terbaru yang dipublikasikan di awal 2026. S&P menyatakan bahwa risiko fiskal dapat meningkat apabila struktur defisit APBN dan rasio utang terus melebar tanpa disertai reformasi pendapatan yang kuat.
Hanya Fitch Ratings yang belum menyatakan posisinya terhadap kondisi Indonesia saat ini. Namun pada 2024, Fitch sempat memberi catatan khusus terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprediksi akan menyebabkan adanya ketidakpastian fiskal jangka menengah lantaran program janji kampanye ini membutuhkan banyak biaya.
Bagi sebuah negara yang masuk dalam sistem perdagangan bebas dan perekonomian global, rating bukan sekadar label atau hanya angka di laporan. Rating menjadi ringkasan kepercayaan dunia terhadap cara negara itu mengelola ekonominya, hari ini dan ke depan.
Bisa dikatakan, rating menjadi paspor keuangan global yang akan menentukan seberapa mahal sebuah negara bisa mengajukan utang, dan siapa saja yang bersedia membiayainya.
Para praktiknya, lembaga rating seperti Moody’s, Fitch, S&P, sangat sensitif terhadap terjadinya pelebaran defisit, lonjakan utang, kebijakan fiskal yang cenderung populis, serta ketidakpastian arah kebijakan politik.
Sebagai pengingat, Indonesia pernah begitu susah payah memperbaiki kredibilitas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bagi lembaga keuangan internasional, APBN merupakan simbol disiplin sebuah negara.
Fundamental perekonomian Indonesia hingga saat ini masih tetap terjaga, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,39% pada Q4-2025 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan 5,11% pada tahun 2025, defisit fiskal yang berada di bawah 3% terhadap PDB, serta rasio utang Pemerintah sekitar 40% terhadap PDB.
Respon Pemerintah
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penilaian Moody’s didasarkan pada kekuatan struktural Indonesia, mulai dari modal sumber daya alam, bonus demografi, hingga kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai pruden.
“Terkait perubahan outlook, kami yakin perkembangan kebijakan dan kerangka kelembagaan yang telah dan sedang diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang disampaikan,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Minggu (8/2).
Salah satu respons utama pemerintah adalah memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Danantara, yang diposisikan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di luar APBN.
Haryo menjelaskan pemerintah telah menyelesaikan kerangka hukum dan kelembagaan Danantara secara komprehensif, termasuk pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi BUMN dan fungsi operasional Danantara. Dalam implementasinya, Danantara juga telah mempresentasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026 kepada Komisi XI DPR RI.
Langkah ini, menurut pemerintah, sejalan dengan catatan Moody’s bahwa Indonesia tengah membangun fondasi kelembagaan untuk memperluas sumber pembiayaan investasi.
Pemerintah menegaskan program prioritas nasional tetap dibiayai melalui APBN sesuai kerangka fiskal yang berlaku. Sementara itu, pembiayaan pembangunan lainnya akan didukung Danantara agar disiplin fiskal tetap terjaga.
“Pemisahan peran pembiayaan ini menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3%,” ujar Haryo.
Realisasi defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,92%, sementara target defisit APBN 2026 dipatok 2,68%. Pemerintah ingin memastikan bahwa agenda pembangunan tetap berjalan tanpa menciptakan tekanan berlebihan pada anggaran negara.
Moody’s juga menyoroti program besar pemerintahan Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan program ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi strategis dalam penguatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Haryo, program tersebut telah didukung oleh lebih dari 22 ribu dapur komunitas, menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, sekaligus menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja.
Selain menjaga fiskal, pemerintah juga mendorong reformasi struktural pasar modal melalui koordinasi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Reformasi mencakup peningkatan minimum free float, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir, percepatan demutualisasi bursa, serta peningkatan kualitas keterbukaan informasi.
Regulasi baru dijadwalkan dipublikasikan pada Maret 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperkuat integritas dan tata kelola pasar modal nasional.
Pemerintah menekankan bahwa transparansi Danantara, reformasi pasar modal, serta komunikasi kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan lembaga pemeringkat.
“Komunikasi menjadi penting, pihak Danantara dan perbankan Indonesia agar bisa memberikan penjelasan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia,” pungkas Haryo.
